KPK Apresiasi Putusan MK Terkait Gugatan UU Pilkada

1
227
KPK Apresiasi Putusan MK Terkait Gugatan UU Pilkada

Jakarta, NAWACITA- KPK mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut yang menyatakan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diberi jeda waktu lima tahun untuk ikut Pilkada.

KPK meminta agar ‎Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merivisi aturan terkait mantan narapidana kasus korupsi maju dalam ‎Pilkada. Hal itu, sesuai dengan implementasi materi yang sudah ditegaskan oleh MK.

“Sebagai tindaklanjut dan agar langsung dapat diimplementasikan, materi yang sudah ditegaskan MK tersebut, perlu dituangkan secara lebih tekhnis di Peraturan KPU,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Kamis (12/12/2019).

Baca Juga : Menko Polhukam dan Kapolri Bahas Persiapan Natal dan Tahun Baru

Sekadar informasi, KPU sebelumnya telah menerbitkan PKPU tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2020. Aturan tersebut tertuang dalam PKPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertanggal 2 Desember 2019.

Dalam aturan tersebut, KPU tidak mengatur larangan terhadap mantan terpidana kasus korupsi atau eks koruptor untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah. KPU hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana, yakni mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak sesuai dalam Pasal 4 PKPU.

Hal itu bertentangan dengan vonis MK yang di‎putus pada Rabu, 11 Desember 2019. Dimana, MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014.

 

Comments are closed.