Fantastis! Gaji Direktur BPJS 5 Kali Lipat dari Gaji Presiden, dr. Terawan Gerah

2
538
BPJS terus mengalami kerugian seperti inilah, ternyata gaji direksinya gede banget. Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran tahunan 2019, BPJS Kesehatan menganggarkan beban insentif kepada direksi sebesar Rp 32,88 miliar.
Fantastis! Gaji Direktur BPJS 5 Kali Lipat dari Gaji Presiden, dr. Terawan Gerah

Jakarta, NAWACITA – BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga: 2 Anak Peserta BPJS Kesehatan, Ditolak Diobati dengan Alasan Regulasi

Sebelumnya, pada 2014 silam, yakni pada tahun pertama Jokowi menjadi presiden, BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi. Yang mana, hal ini berawal dari tahun 2004, saat pemerintah mengeluarkan UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dan pada tahun 2011, pemerintah mengesahkan UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta menunjuk PT. Askes (Persero) sebagai penyelenggara Program Jaminan Sosial di bidang kesehatan. Yang pada akhirnya, PT. Askes ini berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Melihat dari tujuannya dan mekanisme BPJS Kesehatan ini, sebenarnya sangat-sangat bagus dan mulia, yakni masyarakat yang sehat dan mampu, gotong royong membiayai pengobatan mereka yang sakit dan miskin.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 UU BPJS bahwa setiap WNI, dan WNA yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Sedangkan, bagi warga miskin, iuran BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah melalui JKN Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Jadi, kalau pasal 14 UU BPJS ini benar-benar diterapkan, maka seluruh masyarakat Indonesia, kesehatannya akan terjamin. Begitupun mereka yang pra sejahtera, tetap bisa mengakses layanan kesehatan hingga ke rumah sakit kelas A atau yang biasa disebut rumah sakit pusat, seperti RSCM Jakarta dan Rumah Sakit Fatmawati yang juga terdapat di Jakarta.

Kalau seandainya orang Indonesia yang sakit semakin sedikit, maka BPJS Kesehatan akan untung. Tentu sisa premi-nya itu bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Itu teorinya. Tapi, apakah prakteknya seindah teori tersebut, atau bahkan lebih indah lagi dari senyuman Raisa saat memandang Hamish Daud? Tidak ferguso!

Ada banyak permasalahan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan ini. Pertama, penghitungan penerima manfaat JKN KIS tidak dilakukan dengan baik. Dampaknya, meskipun selama ini angka kemiskinan terus turun, tapi peserta BPJS yang menikmati JKN KIS terus bertambah.

Padahal selama ini pemerintah sudah menanggung lebih dari 150 juta masyarakat yang masuk dalam PBI.

Hingga, pada 2018 silam, BPJS Kesehatan mengalami defisit mencapai 19,4 triliun rupiah. Dan jika dijumlahkan sejak tahun 2015, defisit tersebut telah mencapai angka 49,3 triliun rupiah.

Baca Juga: Melawan Petugas, BNN Lumpuhkan DPO Sindikat Narkoba

Beberapa akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya defisit BPJS Kesehatan ini, seperti adanya rumah sakit yang nakal, layanan lebih banyak daripada peserta, adanya upaya perusahaan mengakali iuran BPJS, pesera aktif rendah, data tidak valid, serta adanya klaim ganda.

Bahkan, ada klaim dari peserta BPJS yang sudah meninggal.

Nah, disaat BPJS terus mengalami kerugian seperti inilah, ternyata gaji direksinya gede banget. Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran tahunan 2019, BPJS Kesehatan menganggarkan beban insentif kepada direksi sebesar Rp 32,88 miliar.

Jika dibagi rata kepada delapan anggota direksi, maka masing-masing mendapatkan insentif sebesar Rp 4,11 miliar.

Cukup besar bukan?

Padahal sebelumnya, gaji direkur BPJS sudah lebih tinggi daripada presiden lho, yakni mencapai Rp 300 juta.

Hal ini, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo.

“Gaji presiden cuma Rp 62 juta, apa pantas (gaji) direktur BPJS Rp 300 juta?” ujar Agus pada tahun 2016 silam.

Gaji gede, tapi kerja gak maksimal.

Direksi BPJS yang tidak bisa bekerja dengan baik inilah yang coba disentil oleh Menteri Kesehatan saat ini, dr Terawan.

Matan Kepala RSPAD Gatot Subroto itu memulai gebrakannya dengan menyerahkan gaji pertama sebagai menteri kepada BPJS Kesehatan.

Tidak hanya itu, ia juga mengajak para pegawai Kementerian Kesehatan untuk melakukan hal yang sama dalam rangka mengatasi defisit BPJS Kesehatan itu.

“Kalau pribadi saya, saya akan serahkan gaji pertama sebagai menteri dan tunkin (tunjangan kinerja) saya. Pak Sekjen juga menyetujuinya. Mungkin nanti, akan diikuti secara masif oleh karyawan di Kementerian Kesehatan dengan kerelaannya, terserah mereka,” tutur Terawan.

“Untuk memberikannya kepada BPJS, dan silakan BPJS yang mengaturnya, supaya tidak ada persoalan kesalahan dalam peraturan dan ketentuan,” pungkasnya.

Selanjutnya, Terawan juga akan membentuk tim kecil dalam rangka mencari solusi pemecahan masalah defisit JKN KIS tersebut.

Ini jelas bertentangn dengan kelakuan direksi dan dewan pengawas BPJS yang minim prestasi dan tidak bisa mencapai target-targetnya, tapi menikmati gaji yang lebih tinggi daripada Presiden Jokowi.

Semoga dengan dipilihnya ketua dokter militer dunia ini sebagai Menkes baru, bisa membawa new hope bagi perbaikan BPJS Kesehatan kedepannya. Yang pengelolaan sebelumnya kacau balau dan ada bau amis di dalamnya.

Selamat bekerja dok, kebanggaan Indonesia.!!!!

Sumber: https://seword.com/umum/ketika-dr-terawan-permalukan-direksi-bpjs-yang-qogrJwZ1AI?fbclid=IwAR1YUD9qEi1ZZ5CmwAiiWcN6vqWmM0HlvKPk4JgDiSTvpkKEDc3pJBV2OTw

Comments are closed.