Jika Terpilih Sebagai Menkumham, Yasonna: Saya Harus Mundur dari DPR RI

3
169
Prof. Yasonna, H. Laoly, dalam konferensi persnya di Istana Negara, 22/10/2019, menegaskan bahwa seusai bertemu dengan Presiden RI, beliau diminta oleh Presiden untuk membantunya kembali dalam merealisasikan Omnibus Law sesegera mungkin.
Jika Terpilih Sebagai Menkumham, Yasonna: Saya Harus Mundur dari DPR RI

Jakarta, NAWACITA – Prof. Yasonna, H. Laoly, dalam konferensi persnya di Istana Negara, 22/10/2019, menegaskan bahwa seusai bertemu dengan Presiden RI, beliau diminta oleh Presiden untuk membantunya kembali dalam merealisasikan Omnibus Law sesegera mungkin. Sekaligus beliau diminta melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk mempercepat eksekusinya.

Baca Juga: Jihad Prof. Yasonna Laoly dalam RUU KUHP

Dalam pidatonya, sesaat setelah pelatikan Presiden RI untuk kedua kalinya, Presiden RI Jokowi menjelaskan bahwa ada dua UU sebagai Omnibus Law, yakni UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

Puluhan UU yang dimaksud adalah UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja  dan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Sebagai orang yang paham akan UU, sekaligus sebagai sosok yang menjadi sentral dalam pengawalan pembentukan RUU sebelumnya, Yasonna mendapat kepercayaan khusus dari Presiden untuk memberi perhatian khusus pada bidang yang dimaksud.

Pemberian tugas khusus Presiden yang diembankan kepada Yasonna merupakan signal kuat yang secara khusus menegaskan kembali posisi Yasonna sebagai Menkumham pada Kabinet Kerja Indonesia Jilid II.

Saat ditanya kemungkinan keterpilihan beliau sebagai Menkumham untuk periode 2019-2024, beliau mengatakan bahwa dia siap menjalankan amanat Presiden dan amanat UU.

“Konsekuensi jika akan terpilih kembali sebagai Menkumham adalah saya harus mengundurkan diri sebagai DPR RI” tegas Yasonna.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Yasonna telah dilantik sebagai DPR RI pada 1 Oktober 2019 yang lalu. Politisi dan Ketua DPP PDI Perjuangan yang menang dari Dapil Sumut 1 ini, dikenal sebagai Menkumham yang sejak zaman reformasi tidak mengenal ‘resuffle’, sebagaimana dialami oleh para pendahulunya.

Comments are closed.