Didesak Membentuk K3R Kasus Pelanggaran HAM, Begini Jawaban Wiranto

0
72
Jajaran DPRD Papua dan Papua Barat, hari ini melakukan audiensi khusus dengan Menko Polhukam Wiranto, membahas tentang permasalahan yang kini tengah berlangsung di Papua.
Didesak Membentuk K3R Kasus Pelanggaran HAM, Begini Jawaban Wiranto

Jakarta, NAWACITA – Jajaran DPRD Papua dan Papua Barat, hari ini melakukan audiensi khusus dengan Menko Polhukam Wiranto, membahas tentang permasalahan yang kini tengah berlangsung di Papua. Audiensi ini berlangsung di Gedung Kemenko Polhukam, Rabu (25/9/2019).

Baca Juga: Keberadaan Pasukan TNI di Papua untuk Melindungi

Utusan DPRD Papua dan Papua Barat, dalam salah satu tuntutannya meminta pemerintah membentuk Komisi Kebenaran, Keadilan, dan Rekonsiliasi (KKKR) kasus pelanggaran HAM di Papua.

Disaat yang sama Wiranto juga bercerita tentang dirinya yang pernah dituduh sebagai penjahat Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus Timor-Timur.

“Bapak-bapak sekalian, kita kadang dibodohi oleh satu hukum yang kita tidak paham. Wiranto pernah dituduh sebagai penjahat HAM di Timor-Timur, tapi saya sudah bantah, termasuk pengadilan tak bisa adili saya,” kata Wiranto

Wiranto mengatakan, pengadilan tak bisa mengadilinya dalam kasus pelanggaran HAM, karena definisi dari pelanggaran HAM itu sendiri.

Pelanggaran HAM berat, kata Wiranto, didefinisikan sebagai suatu perencanaan yang sistematis, berdampak luas, tentang genosida yang menghabisi satu kelompok masyarakat, agama, etnik, atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Definisi tersebut merujuk pada pembunuhan, penculikan, pembakaran massa, pengusiran, perbudakan, hingga kejahatan terhadap perempuan dan anak anak.

“Namanya kejahatan berat itu adalah kebijakan dari state policy, kebijakan pemerintah. Maka saya heran kalau ada pembunuhan antarkelompok dikatakan pelanggaran HAM berat, utang negara, ini saya nggak setuju, tapi keadaannya begitu,” ujar Wiranto.

Wiranto menyebut, dirinya telah mempersilahkan Komnas HAM untuk melakukan pengusutan atas dugaan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

Setelah diusut, proses bisa dilimpahkan ke Kejaksaan, dan Kejaksaan akan melakukan penuntutan.

Namun, setelah ditunggu-tunggu, Komnas HAM tak kunjung memberikan berkas hasil pengusutan.

Hal itulah, kata Wiranto, yang menyebabkan dirinya tak bisa diadili.

“Kejaksaan nunggu untuk Komnas HAM masukkan berkas-berkas, kejaksaan nunggu buktinya, wah ini kurang kuat. Akhirnya nggak bisa diadili,” kata Wiranto.

“Dianggap pemerintah nggak serius, siapa yang nggak serius, saya serius betul. Kalau bisa diselesaikan hari ini, tapi nggak bisa kan,” sambungnya.