Pengesahan RKUHP Ditunda, Presiden Minta Yasonna Menjaring Masukan dari Masyarakat

2
349
Presiden Joko Widodo meminta pengesahan RKUHP (Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ditunda. Putusan itu sudah sangat dipertimbangkan dengan matang, seraya meminta Yasonna menjaring masukan dari masyarakat.
Pengesahan RKUHP Ditunda, Presiden Minta Yasonna Menjaring Masukan dari Masyarakat

Jakarta, NAWACITA – Presiden Joko Widodo meminta pengesahan RKUHP (Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ditunda. Putusan itu sudah sangat dipertimbangkan dengan matang, seraya meminta Yasonna menjaring masukan dari masyarakat.

“Saya telah perintahkan Menkumham Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RKUHP ditunda dan pengesahan tidak dilakukan oleh DPR periode ini,” ujar Jokowi.

Baca Juga: Yasonna: RUU KUHP Lanjut ke Paripurna Setelah Disetujui DPR-RI

Jokowi pun berharap agar DPR memiliki sikap yang sama. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar Menkumham menjaring masukan dari kalangan masyarakat sebagai bahan penyempurnaan untuk pengesahan RKUHP.

Sebelumnya, Jokowi meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikannya ke DPR, soal penundaan ini.

“Saya juga memerintahkan Menkumham untuk menjaring masukan dari kalangan masyarakat sebagai bahan menyempurnakan rancangan RKUHP,” kata Presiden.

Sementara dalam pemberitaan sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly telah menyerahkan draft RKUHP ini ke DPR, dan tinggal menunggu persetujuan dalam rapat paripurna.

“Kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyetujui dan mengapresiasi atas selesainya pembahasan RUU KUHP dan berharap segera disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya” Ujar Yasonna.

Walaupun demikian, pengesahan ini tentu sangat terkait dengan kepentingan dan pendapat publik. Menkopolhukam, Wiranto, saat ditanya apakah ini bisa meredam protes dari masyarakat, mengingat banyak aksi massa yang dilakukan. Dia hanya berharap bisa menenangkan.

“Pokoknya Presiden sudah memutus seperti itu. Jadi putusan yang sudah dipertimbangkan masak-masak untuk kepentingan masyarakat dan negara,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

“Alhamdulillah (jika bisa menenangkan). Itu kan sudah keputusan pemerintah,” pungkasnya.

Comments are closed.