Koalisi Indonesia Kerja Dukung Penundaan Pengesahan RKUHP. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk ditunda.
Koalisi Indonesia Kerja Dukung Penundaan Pengesahan RKUHP

Jakarta, NAWACITA – Koalisi Indonesia Kerja Dukung Penundaan Pengesahan RKUHP. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk ditunda. Fraksi PPP di DPR pun siap mengikuti permintaan dari Jokowi.

Baca Juga: Pengesahan RKUHP Ditunda, Presiden Minta Yasonna Menjaring Masukan dari Masyarakat

“Tentu fraksi yang termasuk dalam Koalisi Indonesia Kerja akan mendukung yang disampaikan presiden,” ujar Sekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Arsul yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini berkata sikap yang disuarakan Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP adalah cerminan dari pemerintah. Karena itu DPR dia menegaskan apabila belum ada sebuah kesepakatan antara pemerintah dengan DPR maka tak bisa disahkan.

“Kalau salah satu unsur dalam pembentukan UU apakah DPR atau pemerintahannya minta ditunda, kan tentu tidak kemudian harusnya bisa kita paksakan,” kata Arsul.

Ia pun telah memerintahkan Menkumham Yasonna H. Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah itu kepada DPR. Penundaan pengesahan UU KUHAP itu karena Presiden mencermati berbagai masukan dari masyarakat.

“Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara seksama. Dan setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan substansi RKUHP, masih ada materi butuh pendalaman lebih lanjut. Saya perintahkan Menkumham untuk sampaikan sikap ini pada DPR yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat hari Jumat.

Baca juga :  Terduga Teroris di Bekasi Telah Diamankan Densus 88

Comments are closed.