Mahkamah Konstitusi Siap Terima Materi UU KPK yang Baru

0
129
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyebutkan, pihaknya siap menerima judicial review (JR) atau uji materi UU KPK yang baru direvisi.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyebutkan, pihaknya siap menerima judicial review (JR) atau uji materi UU KPK yang baru direvisi.

Jakarta, NAWACITA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan, pihaknya siap menerima judicial review (JR) atau materi uji UU KPK yang baru direvisi.

“Pokoknya Mahkamah Konstitusi pasif, jadi jika ada pengujian UU apa pun tidak ada kata lain harus disidangkan, akan diterima, disidangkan, dan diputus.” dikatakan Anwar usai rapat pelantikan direktur jenderal dan perwakilan ketua mahkamah agung (MA) di Kantor MA, Jalan Merdeka Utara, Kamis (19/9/2019).

Baca Juga:  Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Bisa Berubah

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan, dari JR atau bahan uji yang meminta para pemohon, Mahkamah Konstitusi akan melihat apakah uji mentah atau poin-poin yang diujimaterikan bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) atau tidak.

“Jadi, kompilasi UU yang telah disetujui, tentu saja ada yang menguji dasar apa saja. Apa yang dimaksud dengan UU KPK, kita lihat apa yang dimaksud dari para pemohon,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi.

Diketahui, dipublikasikan, termasuk para penggiat antikorupsi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang disetujui gugatan uji materi terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Revisi atas UU tersebut harus disahkan oleh DPR pada 17 September 2019 yang lalu setelah perjanjian bersama pemerintah dilakukan.

Dampak dari pengesahan tersebut, KPK pun disebut-sebut mati karena tak bisa lagi melakukan pemberantasan korupsi.

Terkait dilansir dari kompas, Beberapa poin yang telah disetujui antara pemerintah dan DPR untuk direvisi antara yang lain adalah soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum dari pihak eksekutif tetapi dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Kemudian pembentukan Dewan Pengawas, pelaksanaan penyelidikan, perlindungan penghentian dan atau penuntutan atas kasus korupsi yang diselenggarakan KPK.

Koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang sesuai dengan acara pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya. Hubungan penggeledahan dan penyitaan, serta sistem kepegawaian KPK.