Baleg DPR RI Bersama Menkumham Sepakat membawa Revisi UU PPP

1
144
Baleg DPR RI Bersama Menkumham Sepakat membawa Revisi UU PPP
Baleg DPR RI Bersama Menkumham Sepakat membawa Revisi UU PPP

Jakarta, NAWACITA- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) ke dalam rapat paripurna.

Hal itu disepakati dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/19).

Menteri Hukum dan HAM mengatakan, dalam revisi UU tentang PPP terdapat aturan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum rampung, dapat dilanjutkan pada periode berikutnya atau carry over.

“Kami menambahkan ketentuan tentang carry over. Jadi revisi UU Nomor 12 Tahun 2019 ini tentang pembentukan perundang-undangan, ini kami sempurnakan,” ujarnya.

“Karena ada ruang untuk membawa uu yang sedang dibahas periode sekarang ke berikutnya,” kata dia.

Baca Juga : Presiden Joko Widodo Ditantang menerbitkan Perppu KPK

Yasonna mengatakan, dengan adanya aturan carry over maka anggota DPR periode berikutnya tak perlu menguras tenaga memulai dari awal pembahasan RUU.

“Tinggal bentuk pansus.  Jadi  kita  tidak  buang  waktu  buang energi,” ujarnya.

Selanjutnya, Yasonna mengatakan, dalam revisi UU tentang PPP juga terdapat tambahan tentang harmonisasi peraturan-peraturan daerah (perda).

Ia mengatakan, akan ada harmonisasi perda yang bertentangan dengan UUD 1945.

“Karena banyak daerah membuat perda yang kadang bertentangan dengan UU, bertentangan dengan ideologi negara, UU dasar, bisa saja terjadi,” kata dia.

Comments are closed.