Kemendagri: Sistim Pemilu Bukan Penyebab Petugas KPPS Meninggal

13
258

Jakarta NAWACITA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti tentang beberapa hal menyanglut pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menuturkan, Kemendagri telah melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019, salah satunya untuk memisahkan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres), serta masalah banyaknya petugas di TPS yang meninggal dunia.

Bahtiar mengungkapkan, dalam melakukan evaluasi tidak bisa melihat dari satu aspek saja.

“Sebenarnya Pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak kali ini hanya menambah satu surat suara, yang tadinya empat surat suara sekarang jadi lima yaitu Pilpres,” tutur Bahtiar.

Surat suara Pilpres, lanjut dia, relatif lebih mudah, dengan adanya regulasi baru yang diterapkan dalam Pemilu Serentak 2019 ini. Ia mencontohkan kemudahan tersebut misalnya pengurangan jumlah pemilih dalam setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang pada Pemilu 2014 sebelumnya untuk Pileg terdapat 500 pemilih, dan untuk Pilpres 800 pemilih dirampingkan menjadi hanya 300 pemilih. Hal tersebut, kata dia, membuat jumlah TPS berkembang hingga dua kali lipat.

“Artinya jumlah penyelenggaranya bertambah, jumlah TPS-nya lebih banyak, mestinya beban kerjanya lebih sedikit,” ujarnya.

Bahtiar menjelaskan, waktu penghitungan suara juga telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya hanya sampai 24.00 dalam peraturan baru menjadi hingga 12.00 esok harinya.

Sehingga, lanjut Bahtiar masyarakat tidak bisa menyalahkan atau mempersoalkan sistem Pemilu yang berlangsung.

“Karena baginya banyak hal yang berkaitan dengan Pemilu ini,” pungkas Bahtiar.

Untuk informasi, Menurut data terakhir, petugas KPPS yang meninggal sudah mencapai 554 orang.

Comments are closed.