KPK: 242 Anggora DPR RI Belum Serahkan LHKPN

11
252

Jakarta NAWACITA – Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LhKPN) periode 2018 telah ditutup pada 31 Maret 2019.

Hingga akhir pendaftaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, ratusan anggota DPR RI belum menuntaskan kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya. Selain DPR RI, penyelenggara negara lainnya juga tercatat belum melaporkan. Diantaranya MPR, DPD dan DPRD.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, DPR RI merupakan lembaga yang anggotanya paling banyak belum melaporkan harta kekayaannya. Namun, dia belum merinci nama-nama pihak tersebut.

Dari 554 anggota Wajib Lapor, menurut Febri, masih ada 242 anggota DPR belum melaporkan harta kekayaannya dari.

“Baru 312 anggota DPR RI yang sudah lapor atau kepatuhan 56,32 persen,” ungkap Febri pada awak media, Senin (1/4).

Sementara ‎untuk Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI, kata Febri dari 8 anggota yang wajib lapor, sudah ada 6 yang melaporkan. Dengan demikian, tinggal 2 anggota MPR yang belum melaporkan harta kekayaan.

Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, sebut dia dari 132 yang wajib lapor, sudah 100 orang yang menyetorkan LHKPN. Tinggal 32 anggota DPD yang belum lapor.

Sedangkan untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Febri merinci, dari 17.644, sudah 10.634 yang melapor ke KPK.

“Sisa 7.010 anggota ‎DPRD yang belum lapor atau nilai kepatuhan 60,27 persen,” imbuhnya.

Febri pun meminta agar pimpinan lembaga legislatif baik di tingkat DPR, MPR, DPD, maupun DPRD memberikan sanksi terhadap anak buahnya yang belum menyetorkan LHKPN periodik 2018.

“‎Bagi penyelenggara negara yang belum lapor atau terlambat lapor, kami harap hal tersebut jadi perhatian pimpinan instansi masing-masing untuk memberikan sanksi internal secara administratif,” pungkas Febri.

Comments are closed.