KPK Panggil Mendagri, Diperiksa sebagai Saksi Bupati Bekasi Nonaktif Neneng

13
149

Jakarta NAWACITA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan suap perizinan Meikarta di Cikarang Kabupaten Bekasi. Bergantian pejabat dipanggil untuk diminta keterangan. Mulai dari Pemerintah tingkat Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sampai tingkat Kementerian.

Setelah sebelumnya KPK memeriksa Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, kini giliran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pada Jum’at (25/1), lembaga antirasuah itu memanggil Tjahjo sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, Tjahjo akan diperiksa untuk tersangka Neneng Hassanah Yasin (NHY) yang merupakan Bupati Bekasi nonaktif.

“Hari ini, Mendagri Tjahjo Kumolo diagendakan sebagai saksi untuk Bupati Bekasi NHY,” kata Febri di Jakarta, Jumat (25/1).

Mendagri pun memenubi panggilan KPK. Datang ke gedung Merah Putih Jakarta Selatan, Jum’at (25/1), Tjahjo terlihat dikawal beberapa orang humas dari Kementerian Dalam Negeri.

“Saya ke KPK untuk memberikan kesaksian kasus Bupati Bekasi dan saya siap hadir memberikan kesaksian yang saya ketahui,” ujar Tjahjo.

Untuk diketahui, nama Tjahjo terseret dan disebut Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dalam persidangan di PN Tipikor Bandung, Jawa Barat. Neneng yang juga tersangka mengaku diperintah Tjahjo untuk membantu pengurusan izin proyek prestisius milik Lippo Group itu

Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Soni Sumarsono juga telah diperiksa KPK sebagai saksi untuk Neneng Hassanah Yasin.

Saat itu, pada Kamis (10/1), KPK mengkonfirmasi Soni soal pertemuan terkait dengan perizinan proyek Meikarta.

“Kami menelusuri juga informasi pertemuan tersebut terjadi, sejauh mana pengetahuan dari Dirjen Otda pada saat itu. Karena ada dua institusi atau lebih dari satu institusi yang punya kewenangan terkait perizinan Meikarta dalam hal ini ada Pemprov dan ada Pemerintah Kabupaten Bekasi,” kata Febri kala itu.

Dirjen Otda sendiri saat itu mengaku dikonfirmasi soal regulasi dan rekomendasi Gubernur Jawa Barat terkait perizinan Meikarta tersebut.

“Substansinya pembangunan sudah berjalan sementara perizinan belum lengkap. Nah ini menjelaskan terkait konteks ini dalam hubungannya dengan rapat yang dilakukan di Ditjen Otonomi Daerah dan surat yang kami layangkan pada gubernur supaya mencari solusi, koordinasi antar kepala daerah provinsi dengan kabupaten sebaik-baiknya,” ungkap Soni, sapaan akrab Sumarsono.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pertemuan itu diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI.

“Kemudian kita rapat atas inisiatif Dirjen Otda mengundang pihak-pihak terkait supaya kalau polemik antara kepala daerah, gubernur, dan bupati jangan di ruang publik selesaikan dengan koordinasi secara resmi termasuk mengundang kementerian terkait termasuk ATR (Agraria dan Tata Ruang) dan seterusnya,” ucap Soni.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.

Comments are closed.