Mendagri Sedih, Sejak Pimpin Kemendagri 103 Kepala Daerah Terjaring OTT

11
221

Jakarta NAWACITA – Sejak Tjahjo Kumolo memimpin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak 103 Kepala Daerah se-Indonesia terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK). Jumlah itu belum termasuk anggota DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mendagri Tjahjo mengungkapkan, dirinya merasa prihatin dan sedih.

“Saya cukup sedih selama saya menjadi menteri sudah hampir 103 kepala daerah kena OTT KPK. Belum DPRD-nya belum SKPDnya,” kata Tjahjo saat menjadi Inspektur Upacara di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Senin (21/1).

Atas dasar itu, Tjahjo menuntut Ditjen Pembangunan Daerah untuk menciptakan aplikasi sehingga pelayanan masyarakat bisa terwujud dengan baik. Selain itu, meningkatkan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Saya harapkan kepeda Dirjen dan teman-teman yang ada di Ditjen Bangda umumnya kepada seluruh jajaran Kemendagri, banyaklah untuk membuat aplikasi-aplikasi pelayanan masyarakat, sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan”, harapnya.

Di kesempatan itu, Tjahjo juga menyebutkan beberapa prestasi Kementerian selama 4 tahun Ia pimpin diantaranya, pertama keberhasilan Ditjen Dukcapil menyukseskan pendataan penduduk hingga 97.21 % dari target, yang hanya menyisakan percepatan di wilayah timur, terutama di Provinsi Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, serta Provinsi Papua dan Papua Barat yang terkendala geografis dan kondisi masyarakatnya. Untuk itu Kemendagri juga telah bergerak cepat mengirimkan Tim Percepatan Perekaman untuk wilayah timur.

“Alhamdulillah sekarang sudah 97.21 persen. Tinggal daerah di wilayah timur terutama Papua dan Papua Barat yang memang geografis dan kondisi masyarakatnya yang membutuhkan dorongan percepatan”, ujar Tjahjo.

Kedua, perbaikan sistem di IPDN yang belakangan sudah tertib tidak ada lagi muncul dugaan pungli, penurunan tingkat palanggaran praja, hingga penurunan pemecatan. Walupun sebelumnya Ia terpaksa bertindak tegas dengan memecat 40 praja dan memberhentikan secara tidak hormat 16 Pejabat IPDN agar membuat IPDN lebih baik .

Ketiga, Tjahjo juga menyebutkan telah menyiapkan sekolah Satpol PP dan Damkar, serta peningkatan pembangunan di desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi dan pembangunan daerah perbatasan yang diperkirakan akan selesai di pertengahan tahun ini..

Menanggapi ramainya desakan pemekaran wilayah, Tjahjo menegaskan pihak Kemendagri hanya menolak pemekaran wilayah, terlebih dikarenakan usulan pemekaran hingga saat ini telah mencapai permintaan pemekaran 314 daerah otonomi baru. Hal tersebut dirasa berat disebabkan oleh besarnya biaya pemekaran, dimana terhitung untuk memekarkan satu kabupaten/kota memerlukan 300 milyar rupiah. Hal ini menjadi alasan Tjahjo untuk lebih memilih memfokuskan pada pembangunan Infrastruktur, ekonomi dan sosial walaupun pemekaran adalah hak daerah.

“Yang kami tolak hanya satu, yaitu pemekaran daerah. Bayangkan sekarang sudah 514 saja kemudian ditambah 314, rata-rata untuk pemekaran satu kab/kota memerlukan 300 miliyar rupiah kali 314. Ini yang sementara saya mengambil langkah untuk distop”,tegasnya.

Ia juga turut berpesan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk lebih agresif menata kabupaten/kota sampai tingkat desa.Untuk itu, Tjahjo mengingatkan kunci suksesnya sebuah daerah, yaitu kemampuan menekan angka pengangguran, angka kemiskinan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya hingga di atas rata-rata nasional. Terlebih Pemerintah telah mengucurkan 78 triliun anggaran desa selama 3 tahun untuk pertumbuhan daerah.

Tidak hanya membeberkan keberhasilan, Tjahjo juga turut mengkiritk anggotanya untuk meningkatkan tugasnya. Beberapa hal terkait pembangunan desa yang menjadi catatan Tjahjo untuk Kementerian yang Ia pimpin yaitu optimalisasi Litbang dan juga optimalisasi Bina Pemerintahan Desa agar lebih fokus melakukan diklat SDM aparatur desa agar mampu memperkuat peran dalam perencanaan desanya, peningkatan perbaikan laporan pertanggung jawaban desanya, serta menggerakkan dan mengorganisir warga desanya, mengingat besarnya dana yang dikucurkan untuk desa.

Comments are closed.