Tertekan, IDI Tunda Pemecatan dr Terawan

12
181
Keterangan: PB IDI Melakukan Konfrensi Pers Tunda Pemetanan dr Terawan (Foto: Sindo)

“Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) dr Terawan merupakan tim dokter Kepresidenan . Metode Cuci Otak yang ditemukanya telah banyak memberikan kesembuhan kepada masyarakat. Mulai dari pejabat negara, tokoh masyarakat, tokoh politik, seniman dan budayawan serta masyarakat umum”

 

Jakarta, NAWACITA– Banyaknya dukungan terhadap Mayor Jenderal Dr. dr. Terawan Agus Purtanto penemu dari Praktek Cuci Otak membuat Ikatan Dokter Indonesia melakukan penundaan pemecatan.

 

Sebelumnya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dalam sidang kasus praktik Cuci Otak dr Terawan yang viral memutuskan untuk memecat dr Terawan. Keputusan ini tertulis dalam surat putusan MKEK No.009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018.

 

MKEK memberikan sanksi berupa pemecatan sementara sebagai anggota IDI dari 26 Februari 2018 hingga 25 Februari 2019. Selain itu, sanksi lainnya berupa pencabutan rekomendasi izin praktik.

 

“Rapat MPP memutuskan bahwa PB IDI menunda melaksanakan putusan MKEK karena keadaan tertentu. Oleh karenanya ditegaskan bahwa hingga saat ini Dr TAP masih berstatus sebagai anggota IDI,” Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin Kemarin (9/4).

 

Langkah penundaan ini dilakukan IDI untuk kembali memanggil dr Terawan dalam menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian, ia tak menjelaskan “keadaan tertentu” yang dimaksudnya.

 

Selain memutuskan penundaan pelaksanaan eksekusi putusan MKEK itu, Ilham melanjutkan bahwa rapat MPP tersebut juga memutuskan penilaian lebih lanjut metode Brain Wash oleh Kementerian Kesehatan.

 

“MPP merekomendasikan penilaian terhadap tindakan terapi dengan metode DSA/Brain Wash dilekaukan oleh tim Health Technology Assesement (HTA) Kementerian Kesehatan RI,” ujar Ilham.

 

Ditempat yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan IDI Prof Dr Errol U Hutagalung, SpB, SpOT(K) menjelaskan, PB IDI akan memeriksa dan menganalisis pelanggaran etik yang dilakukan dr Terawan, yaitu berkaitan dengan pasal 4 dan 6 Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

 

“Kalau bidang etik yang kita harus nilai apakah yang dilakukan tidak bersifat untuk mengiklankan dirinya sendiri, itu terkait dengan pasal 6. Yang kemudian tidak boleh membanggakan apa yang dilakukan lalu tidak sesuai dengan etika, itu melanggar pasal 4,” jelas Prof Marsis.

 

Terkait masa waktu penundaan pemecatan, PB IDI akan fokus dulu pada pemeriksaan terkait pelanggaran yang dilakukan dr Terawan?

 

“Rekomendasi dari MKEK akan dievaluasi, nah sekarang ditunda. Ditunda sampai kapan? Kita lagi berproses,” jawabnya.

 

 

 

 

 

 

(Red: Bee, sumber CNN Grup)

Comments are closed.