Kemendagri: Calon Kepala Daerah Tersangka, Hak Dipilih Tidak Gugur

1
105
Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri

 

Jakarta, NAWACITA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah tidak menginterversi proses hukum calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018.

 

Pemerintah menghormati langkah penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya, baik itu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, maupun Kejaksaan.

 

“Karena para penegak hukum mempunyai standar operasional prosedurnya masing-masing yang tak bisa diintervensi oleh lembaga lain,” kata Tjahjo, Rabu (210/3).

 

Kata dia, garis kebijakan Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi apapun yang sudah menjadi keputusan yang dijalankan oleh lembaga penegak hukum.

 

Langkah KPK yang telah beberapa kali melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan kepala daerah atau calon kepala daerah sebagai tersangka korupsi, menurutnya, hal itu dilakukan dalam konteks penegakan hukum.

 

“Merujuk dari UU yang ada bahwa calon yang ditetapkan oleh KPK, Kejaksaan atau Kepolisian sebagai tersangka itu belum berkekuatan hukum tetap sehingga masih bisa berproses untuk mengikuti pilkada,” katanya.

 

Tjahjo menambahkan, KPK melakukan langkah itu untuk mewujudkan pilkada serentak tahun ini menjadi pesta demokrasi yang bersih dari praktik curang agar bisa menghasilkan pemimpin daerah yang amanah.

 

Namun beda halnya, jika calon kepala daerah berhalangan tetap, misal meninggal dunia, atau sudah diputus oleh pengadilan, atau kasusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

“Kalau sekadar masih ditahan, sesuai ketentuan UU, masih dibolehkan ikut proses pilkada.” demikian jelas Tjahjo Kumolo.

 

 

(Red: Hulu)

Comments are closed.