Wewenang Menteri Susi di KKP Kian di Pangkas

1
137
Menteri susi pudjiastuti saat menyaksikan penenggalaman kapal.(Foto: Ist)

 

 

Jakarta, NAWACITA- Perbedaan kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti dalam mengambil sikap terkait kebutuhan nasional dengan pemerintah, membuat kesaktianya di Kementrian Kelautan dan Perikanan perlahan Sirna.

 

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan kuota impor garam industri sebanyak 3,7 juta ton namun Kementrian Kelautan dan Perikan yang hanya menerbitkan 1,8 juta ton saja. Langkah Menteri Susi sependapat dengan berbagai kalangan yang menilai kebutuhan garam industri tidak sebesar itu.

 

Akibat tidak satu suara dengan Pemerintah, Kebijakan KKP menuai polemik hingga ramai menjadi pembahasan publik karena tidak satu suara antara pemerintah dan KKP.

 

Melihat kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo mengambil sikap agar polemik ini tidak semakin meluas hanya karena status kebutuhan garam industri. Presiden Joko Widodo langsung mengambil alih kewenangan penerbitan rekomendasi, dari KKP ke Kementerian Perindustrian.

 

Sebelumnya, penerbitan rekomendasi impor garam di atur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, menyatakan kewenangan memberikan rekomendasi impor ada di Menteri KKP. Hal itu seperti termuat dalam Pasal 37 UU tersebut.

 

Namun pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. PP yang diteken Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2018 itu, mengalihkan kewenangan pemberian rekomendasi impor dari KKP ke Kemenperin.

 

Dalam PP tersebut dijelaskan wewenang Kemenperin sebagai pemberi rekomendasi secara terang telah dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) tentang mekanisme pengendalian.

 

“Dalam hal Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong Industri, penetapan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan pemerintah ini diserahkan pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian,” tulis PP tersebut.

 

 

(Red: Hulu, sumber istimewa)

Comments are closed.