Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Soedarmo / Foto: Ist

Nawacitapost.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengumpulkan data-data di daerah terkait kegiatan dan aktfitas organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Soedarmo mengatakan, pihaknya melalui jajaran Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) kabupaten/kota serta provinsi tengah mengumpulkan data-data ormas keagamaan tersebut.

“Kita akan kasih data soal dugaan pelanggaran ormas ini ke Kemenkumham, kami lengkapi. Setelah itu baru dimasukan oleh Kemenkumham ke kejaksaan,” kata Soedarmo, Selasa (9/5).

Adapun kegiatan tersebut yakni bertentangan dengan ideologi bangsa yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Menurut Soedarmo, ormas ini memang menyuarakan soal khilafah sehingga terindikasi mengancam kedaulatan Indonesia.

“Itu bisa dijadikan saksi-lah bahwa HTI di daerah yang selalu menyarankan, biasanya kan banyak kegiatan (ormas) di daerah-daerah,” ujar dia.

Kemudian soal perlunya peringatan sebagaimana prosedur pembubaran ormas, kata dia kali ini adalah ‘Lex Spesialis’. Artinya, aktifitas sudah mengarah pada konflik horizontal. Dimana banyak daerah melakukan penolakan kegiatan ormas tersebut.

“Ini kan masuk kayak semacam ‘Lex Spesialis’. Artinya kalau sekarang ini kan sudah mengarah pada konflik horizontal, karena daerah sudah melakukan penolakan terhadap kegiatan HTI,” ujar dia.

Menkopolhukam Wiranto menggelar konferensi pers mengenai pembubaran Ormas Keagamaan. Ormas itu dibubarkan karena dianggap membahayakan NKRI. Kegiatan ormas ini terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri Pancasila.

“Mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” kata dia. (val)

Baca juga :  Sri Mulyani : Ada Satu Menteri Tidak Pakai Aplikasi WA?

Comments are closed.