Nawacita.com – Menteri Hukum dan HAM yang pernah menjadi Anggota Komisi II DPR, Yasonna H. Laoly, mengaku tidak tahu soal aliran uang dalam proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Hal tersebut disampaikan Yasonna menanggapi kabar ada beberapa Anggota Komisi II Periode 2009-2014 yang mengembalikan uang suap terkait proyek E-KTP.

“Saya enggak tahu. Belum pernah denger. Ada yang kembalikan? I dont know,” kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, KTP-el merupakan kebijakan yang baik. Namun pelaksanaannya amburadul, tak sesuai kesepakatan.

“Karena dulu disepakati dia menjadi satu single identity number yang bisa dipakai untuk pajak, semua, kalau di Amerika social security number bisa untuk kartu mahasiswa, jadi kartu mahasiswa cukup nomor induk kependudukan (NIK),” jelas Yasonna.

Dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan KTP-el pada 2011-2012, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk pada Ditjen Dukcapil Kememdagri Sugiharto dan Dirjen Dukcapil Irman.

Irman diduga menggelembungkan harga dalam pengadaan KTP-el dengan kewenangannya sebagai kuasa pembuat anggaran (KPA). Sedangkan Sugiharto menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Dalam catatan KPK, proyek tersebut tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan pada kontrak tender dengan yang ada di lapangan. Proyek, sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), merugikan negara sebanyak Rp2 triliun. (Jar)

 

Baca juga :  Polda Banten Tangkap Empat Orang Penyalahguna Narkoba

Comments are closed.