MUI Sindir Langkah PSI Bawa Isu Poligami Dalam Berkampanye

0
26
Ketua Umum PSI Grace Natalie. (Foto: Beritasatu)

 

Jakarta, NAWACITA- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi sikap politik yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

MUI menyesalkan langkah PSI yang mengangkat isu SARA dalam pemilu 2019. Dimana dalam sebuah pidato, Ketua Umum PSI Grace Natalie mengharamkan kadernya berpoligami dan juga berkeinginan merevisi UU Perkawinan soal poligami.

“Dalam berkampanye jangan produksi isu SARA karena dampaknya sangat berbahaya bagi  persatuan dan kesatuan bangsa. Kami mengimbau kepada politisi dan elite politik untuk menghindarinya. Isu SARA sangat rentan menimbulkan konflik dan mengganggu harmoni kehidupan antarumat beragama dan tidak sesuai dengan undang-undang,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid di Jakarta, Selasa (18/12).

Ia pun menuturkan terkait isu poligami yang digaungkan oleh PSI merupakan fenomena sosial tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masalah tersebut bersentuhan dengan keyakinan dan syariat agama Islam.

“Ketika hal itu dieksploitasi untuk kepentingan politik maka dipastikan menimbulkan ketersinggungan dan melukai perasaan umat Islam karena meyakini dan mengimani bahwa poligami itu adalah salah satu syariat yang terdapat di dalam ajaran Islam,” jelasnya.

MUI mengajak semua pihak khususnya para elite politik untuk menghindari politik fitnah, kampanye berbau SARA, dan ujaran kebencian.

“Karena bisa merusak peradaban, menghambat konsolidasi demokrasi dan menghancurkan sendi-sendi kebinekaan dan kerukunan bangsa,” jelasnya.

“Kepada KPU dan Bawaslu diminta untuk bertindak tegas kepada para peserta pemilu yang melakukan politik SARA sehingga pemilu berjalan dengan damai, bersih dan dan aman,” imbuhnya.

Sebelumnya, PSI mengkau akan memperjuangkan pelarangan poligami. Hal ini disampaikan dalam pidato politik Ketua Umum PSI Grace Natalie di Surabaya, Selasa (11/12).

“Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara,” kata Grace.

“Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami,” tambah Grace.

Tinggalkan Balasan