Moeldoko Ingatkan Hasut Massa untuk People Power Terancam Pidana

0
177

Jakarta NAWACITA – Kepala Staf Kepresiden (KSP), Moeldoko bicara tentang people power, yang beberapa waktu lalu diserukan Amien Rais, yang mengancam KPU bila ada kecurangan dalam perhitungan suara Pilpres 2019.

Moeldoko menegaskan, KPU bekerja secara mandiri. Dia menyayangkan orang-orang yang menuding KPU mewakili kepentingan pemerintah.

Dipaparkannya, KPU bekerja berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Dalam pasal itu disebutkan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

Dalam pemilihan anggota KPU, ia menjelaskan, bukan hanya pemerintah yang terlibat namun juga melibatkan masyarakat dan DPR dalam melakukan fit and proper test.

Karena itu, ia menyayangkan ada pihak-pihak yang ingin memanaskan suasana dengan mengancam melakukan gerakan massa atau people power.

“Mau pamer sejuta atau dua juta orang, itu tidak mewakili 192 juta orang yang punya hak pilih,” kata Moeldoko.

Sebanyak 192 juta pemilik suara, lanjutnya, sudah mempercayakan hak pilihnya kepada KPU yang diakui secara konstitusi.

Dalam Kitab UU Hukum Pidana Pasal 160 dijelaskan jika ada yang berusaha menghasut di muka umum dengan lisan maupun tulisan untuk tidak menuruti ketentuan undang-undang, diancam pidana hingga enam tahun penjara.

Hasutan itu termasuk ajakan kepada orang lain untuk melawan peraturan perundang-undangan.

Terkait People Power, menurut Moeldoko, apabila tujuannya baik, people power atau pengerahan massa tidak dilarang.

People Power yang tujuannya baik, Moeldoko mencontohkan, misalnya saat berkumpulnya masa di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada saat kampanye Jokowi-JK beberapa waktu lalu. Kemudian juga aksi 212 yang diikuti banyak masyarakat.

“Saya katakan people power bisa dikenali dari niatnya, kalau niatnya baik-baik enggak apa-apa,” ujar Moeldoko di Posko Rumah Cemara, Jumat (19/4) malam.

Apabila people power tujuannya buruk dan menganggu keamanan dengan cara mendelegitimasi pemilu yang menganggu keamanan, mantan Panglima TNI ini menegaskan, TNI siap turun tangan mengamankan pemerintahan.

“Kalau people power sudah menganggu kedaulatan negara, maka itu salah satu tugas dari tentara, tugas jelas di dalam UU nomor 34 tentang TNI. Maka itu tugas TNI, dan TNI tidak akan berhenti melakukan sesuatu,” katanya.

Oleh sebab itu, Moeldoko berharap jangan ada pihak-pihak yang melakukan pengerahan massa dengan tujuan melakukan kegaduhan. Siapapun harus menghormati adanya proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2019.

“Begitu niatnya tidak baik berkaitan dengan kedaulatan negara atau menggoyahkan kedaulatan negara, maka TNI akan masuk di dalam. Bukan Polisi, itu tugas TNI di dalam UU,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan