Minimalisir Korupsi, Kemendagri Kaji Kebutuhan Politik Dibiayai Negara

0
27

Jakarta NAWACITA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebutuhan partai politik yang dibiayai oleh negara.

Juru Bicara Kemendagri, Bahtiar menuturkan, Kemendagri mengkaji, tingginya biaya politik merupakan satu di antara banyak alasan adanya perilaku koruptif dari seorang kepala daerah.

“Tata kelola organisasi partai politik akan menjadi sehat dengan adanya alokasi keuangan negara itu, sehingga, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi,” katanya di Jakarta.

Kemendagri, lanjut Bahtiar, bahkan melakukan sejumlah kajian terhadap beberapa hal yang menjadi pertimbangan terhadap rentannya perbuatan korupsi.

Bahtiar menyebut, satu di antara kajian tersebut yaitu terkait sistem pemilihan kepala daerah, di mana korupsi tetap tak terhindarkan, karena semua itu kembali lagi kepada setiap pribadi seorang pemimpin.

“Sistem pemilu itu kan alat untuk mencari pemimpin. Ada dua model langsung dan tidak langsung. Dulu juga pernah kita melakukan praktik pilkada dengan pemilihan tidak langsung oleh DPRD, korupsinya bergeser ke lembaga DPRD itu. Setelah reformasi lalu kita melakukan pergeseran ke pemilihan langsung, ternyata korupsinya makin membesar juga. Nah, dua-duanya kan ada persoalan,” ujar Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan, Kemendagri juga telah membenahi sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, tata kelola pemerintah daerah, hubungan DPRD dengan kepala daerah, dan tata kelola perencanaan anggaran dan keuangan.

Diketahui, sebelumnya KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar menjadi tersangka korupsi dugaan penyalahgunaan DAK Pemkab Cianjur 2018. Bupati ditetapkan bersama 3 orang lainnya atas kasus dugaan pemotongan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan SMP di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Wakil Ketua KPK , Basaria Panjaitan menjelaskan, sebanyak 14,5 persen dari total sejumlah 46,83 persen DAK untuk pembangunan sekolah dipotong dan dijadikan uang suap untuk Bupati Cianjur.

“Dalam kasus ini KPK menemukan setidaknya 14,5 persen anggaran dana alokasi khusus yang seharusnya digunakan sekitar 140 SMP di Cianjur untuk membangun fasilitas sekolah, seperti ruang kelas atau fasilitas yang lain, justru dipangkas sejak awal untuk kepentingan pihak-pihak tertentu,” kata Basaria dalam konferensi pers di Kantor KPK, Rabu malam (12/12).

Tinggalkan Balasan