Menko PMK: Pemberdayaan Desa Menjadi Salah Satu Program Khusus Pemerintah

0
38
Menko PMK Puan Maharani saat memberikan sambutan dalam - Rapat koordinasi pengendalian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. (Foto: Ist)

Sumut, NAWACITA– Rapat koordinasi pengendalian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.

Bertempat di  aula pertemuan Kantor Bupati Deli Serdang, Medan, Selasa (9/10) Menko PMK menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan pendampingan dan pengawasan program pemberdayaan desa.

“ Upaya itu berupa peningkatan kualitas rekruitmen pendamping desa, bekerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, dan beberapa kementerian terkait. Kita juga memberikan pelatihan agar partisipasi masyarakat meninggi, “ungkap Menko Puan Maharani.

Sejauh ini bisa dilihat, penyerapan dan kualitas penggunaan dana desa terus meningkat. Di tahun 2016 sudah meningkat menjadi 97.65 persen dan di tahun 2017 meningkat lagi menjadi 98.54 persen.

“Peningkatan penyerapan ini menunjukkan bahwa tata kelola sudah semakin lebih baik dan pendamping desa sudah semakin memahami apa yang diinginkan oleh rakyat,” ujar Menko PMK.

Dalam sambutannya, Menko PMK memaparkan bahwa pelaksanaan dana desa telah memasuki tahun yang ke-4. Pemerintah juga terus meningkatkan alokasi dana desa dari tahun ke tahun. Tahun 2015 sebesar Rp20.67 triliun, tahun 2016 menjadi Rp46.98 triliun, tahun 2017 meningkat lagi menjadi Rp60 triliun, dan di tahun 2018 sebesar Rp60 triliun.

Selain penyerapannya yang terus meningkat, selama 4 tahun, dana desa telah mampu membangun infrastruktur desa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diantaranya pembangunan 158.618 KM jalan desa, 1.028 KM jembatan; ribuan pasar, BUMDes, sarana air bersih, PAUD, Posyandu, Polindes, MCK dan dana infrastruktur dasar lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di desa.

“Dengan tercukupi infrastruktur dasar di banyak desa, Pemerintah mulai mengarahkan penggunaan dana desa untuk lebih fokus pada peningkatan pemberdayaan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa,” tambah Menko PMK.

Terkait pemanfaatan dana desa, Presiden Jokowi memberikan arahan agar dana desa benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“Ingat dana desa sebaiknya dibelanjakan di desa tersebut, jadi nantinya dapat menggerakkan ekonomi dan memperkecil ketimpangan. Jangan sampai justru dibelanjakan di kota karena nanti yang menikmati justru kota,” ujar Presiden Jokowi.

Rakor ini dihadiri oleh Menteri PDTT, Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung,  Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Anggota DPR RI/DPD dan dihadiri oleh 3.000 peserta yang terdiri dari Pendamping desa, Kader Penggerak Posyandu, Kader Penggerak Paud, Kepala Dinas dan lain sebagainya.

 

 

 

(Red: Restu, sumber Okezone)

Tinggalkan Balasan