Mendagri Cabut Intruksi tentang Pakaian Dinas Jilbab Masuk Kerah Dicabut

0
58

Jakarta NAWACITA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut Instruksi Menteri Dalam Negeri 025/10770/SJ Tahun 2018 tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan di Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tertanggal 4 Desember 2018.

Mendagri ini terkait pakaian dinas aparatur sipil negara (ASN), yang salah satunya mengatur jilbab masuk kerah. Instruksi ini dicabut setelah menjadi polemik.

Instruksi ini berisi enam poin. Dalam diktum pertama, dituliskan instruksi untuk ASN laki-laki dan ASN perempuan.

Instruksi ini kemudian ramai dibahas di media sosial. Netizen menyoroti poin aturan jilbab dimasukkan ke kerah pakaian. Instruksi Mendagri itu dianggap melarang ASN perempuan menjulurkan jilbab.

Setelah memicu polemik, aturan tersebut dicopot Mendagri.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan, pencabutan Inmendagri dilakukan setelah mendengar masukan dari masyarakat.

“Setelah mendengar masukan dari masyarakat dan memperhatikan perkembangan dinamika yang ada, Kemendagri memutuskan untuk mencabut Inmendagri tersebut”, kata Hadi di Jakarta, Jumat (14/12)

Sebelumnya, Kemendagri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 025/10770/SJ Tahun 2018 tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan di Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tertanggal 4 Desember 2018. Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksudkan untuk mengatur ketertiban dan kedisiplinan Apatarur Sipil Negara (ASN) dan hanya berlaku bagi ASN Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Menurut Hadi, Inmendagri tersebut sifatnya internal dan tidak merupakan pengaturan ke daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Inmendagri ini tambah Hadi, juga hanya diperuntukan untuk seragam coklat khaki dan putih. Sedangkan pengaturan untuk pakaian batik adalah bebas.

“Inmendagri ini sifatnya internal dan tidak merupakan pengaturan ke daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dalam Inmendagri ini juga disebutkan kalau yang diatur hanya untuk seragam coklat khaki yang dipakai pada hari senin dan selasa serta putih untuk hari rabu. Sedangkan pengaturan untuk pakaian batik adalah bebas,” tukas Hadi.

Hadi melanjutkan, Inmendagri ini bersifat himbauan dan bukan merupakan larangan dengan maksud untuk kerapian dan keseragaman berpakaian, mengingat ASN sebagai penyelenggara Negara, khususnya pada saat mengikuti upacara dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Frase kata Agar dalam Inmendagri tersebut memiliki arti himbauan, bukan merupakan suatu larangan”, jelas Hadi.

Di akhir keteranganya, Hadi mengucapkan terimakasih atas masukan yang telah diberikan oleh masyarakat.

“Kemendagri mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah berkontribusi aktif memberi masukan untuk kemajuan Kemendagri”, tutup Hadi.

 

 

(Red: Hen, sumber Ist)

Tinggalkan Balasan