Mantan Ketua BPK yang pernah jadi Tersangka oleh KPK, terima Tanda Kehormatan dari Presiden Joko Widodo

0
14
Mantan Ketua BPK yang pernah jadi Tersangka oleh KPK, terima Tanda Kehormatan dari Presiden Joko Widodo
Mantan Ketua BPK yang pernah jadi Tersangka oleh KPK, terima Tanda Kehormatan dari Presiden Joko Widodo

Jakarta, NAWACITA –  Hadi Poernomo mendapat penghargaan meskipun pernah menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Joko Widodo.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Hadi tetap mendapat tanda kehormatan karena status hukumnya sudah clear.

Hadi sudah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan status tersangkanya juga sudah dicabut.

“Dulu kan memang tersangka. Kemudian banding, dia menang. Banding lagi, menang lagi. Sudah selesai,” kata Ryamizard seusai penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Hal serupa disampaikan Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddiqie.

Jimly menegaskan bahwa Hadi sudah dinyatakan bebas oleh pengadilan sehingga semua penerima tanda jasa dipastikan tak memiliki masalah hukum.

“Sampai detik ini semua yang diberikan gelar ini, penghargaan ini, tidak ada masalah hukum,” kata Jimly.

Jimly menambahkan, apabila nantinya penerima tanda jasa terseret masalah hukum, penghargaan yang telah diberikan bisa dicabut.

“Kalau misal pada suatu hari ternyata ada lagi masalah hukum, tentu tidak sulit untuk dievaluasi ulang dan bisa dicabut. Tidak ada masalah,” kata dia.

Hadi Poernomo sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang soal surat keberatan pajak atas PT BCA Tbk.

Dugaan penyalahgunaan wewenang itu terjadi saat Hadi menjabat Dirjen Pajak 2001-2006.

Namun, Hadi mengajukan praperadilan. Hakim tunggal PN Jakarta Selatan membatalkan penyidikan KPK terhadap Hadi Poernomo.

Hakim juga menggugurkan penetapan Hadi sebagai tersangka.

KPK kemudian mengajukan PK atas putusan praperadilan tersebut. Hasilnya, Mahkamah Agung menyatakan upaya hukum PK yang diajukan KPK tidak dapat diterima.

Tinggalkan Balasan