Kursi DKI 2, PKS Minta Gerindra Hormati Kesepakatan

0
129

Jakarta NAWACITA – Hingga kini Gubernur DKI Anies Baswedan masih ‘jomblo’. Artinya, posisi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta masih kosong, pasca Sandiaga Uno mengundurkan diri karena mencalonkan wakil presiden RI 2019.

Posisi tersebut hingga saat ini masih tarik ulur antara Partai Gerindra dan PKS sebagai partai pengusung Anies-Sandi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

Diberitakan sebelumnya, untuk posisi pendamping Anies ini, PKS meyiapkan sejumlah nama, namun belum juga disetujui Partai Gerindra. Akibatnya kursi DKI 2 itu sampai sekarang masih kosong.

Ketua DPW PKS DKI bidang Pemenangan Agung Setiarso menjelaskan, pengisian kursi wagub tersebut bisa segera selesai, bila artai besutan Prabowo Subianto itu tidak memberikan persyaratan tambahan, salah satunya soal proses fit and proper test untuk calon yang diajukan oleh PKS.

Agung pun meminta DPD Partai Gerindra DKI untuk menghormati kesepakatan soal penyerahan kursi Wagub DKI. PKS, kata dia, sudah sering mengalah pada Gerindra dalam sejumlah posisi.

Agung mencontohkan, misalnya, posisi wagub DKI saat Pilkada 2017, yang sebelumnya hendak dijabat oleh kader PKS Mardani Ali Sera, dialihkan ke Sandiaga Uno; kemudian calon gubernur Jawa Barat saat Pilkada 2018 yang diisi Sudrajat; hingga posisi cawapres pendamping Prabowo Subianto yang kemudian diserahkan kepada Sandi.

“Keputusan-keputusan Gerindra kami hormati, kami ikuti,” kata Agung, Rabu (12/12).

Karenanya, kata Agung, kali ini giliran PKS yang meminta Gerindra untuk menghormati kesepakatan soal penyerahan calon wagub DKI pengganti Sandi pada PKS.

“Sekarang ya tolonglah mungkin Gerindra yang menghormati kami,” ujarnya.

Agung menegaskan, PKS tidak akan mematikan mesin partainya untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

“PKS sudah punya komitmen untuk mengusung dan mendukung Prabowo, dan PKS tidak ingin mencederai,” ucap Agung.

Namun, lanjutnya, seberapa optimal kader PKS akan berjuang untuk memenangkan Prabowo-Sandi akan tergantung pada hasil kesepakatan dalam proses pengisian kursi DKI 2. Jika nantinya Gerindra kembali merebut jatah kursi wagub, kata dia, bisa saja kader PKS tak akan bekerja secara optimal di Pilpres 2019.

“Kekecewaan ini pasti akan terjadi dan kualitas kerja seperti apa yang bisa kita harapkan dari para pekerja yang kecewa,” kata Agung.

Sementara Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira berharap posisi Wagub DKI diisi oleh kadernya.

“Ada aspirasi kepada pak gubernur dalam penentuan wakil gubernur nantinya ada mudah-mudahan kader-kader terbaik HIPMI jaya bisa dipertimbangkanlah (wagub berasal dari kader HIPMI,” tutur dia, usai acara pelantikan anggota baru HIPMI di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/12).

Wagub DKI sebelumnya yakni Sandiaga Uno juga, kata Anggawira, merupakan anggota HIPMI. Bahkan, Sandi diketahui sempat menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI.

Anggawira pun menyebut pihaknya mungkin akan melakukan lobi-lobi kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memperjuangkan kader HIPMI kepada partai pengusung.

“Tentunya melakukan usaha lobi-lobi juga pak gubernur, karena pak gubernur sampaikan dikembalikan ke partai pengusung,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Anies justru meminta agar usulan tersebut disampaikan langsung kepada dua partai pengusung yakni Gerindra dan PKS.

“Karena usulannya disampaikan secara terbuka maka langsung saja diteruskan ke parpol, kalau disampaikan secara tertutup saya sampaikan juga ke mereka,” kata Anies.

Tinggalkan Balasan