KPK Periksa Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Taih Minarno

0
29

Saksi Tersangka Bupati NHY

Jakarta NAWACITA – Terus mengembangkan penanganan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta Kabupaten Bekasi Jawa Barat, KPK (komisi pemberantasan korupsi) mulai membidik legislator setempat.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, yang diperiksa KPK adalah Taih Minarno. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, politisi Partai Demokrat ini diperiksa untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi Taih Minarno sebagai saksi untuk tersangka NHY terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Febri.

Dijelaskan Febri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menetapkan jadwal sidang perdana untuk empat terdakwa perkara suap pembangunan Meikarta pada Rabu (19/12/2018).

Empat terdakwa itu masing-masing Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitradjaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen Sitohang.

Dalam dakwaan tersebut, KPK menguraikan peran dari para terdakwa dalam dugaan pemberian suap kepada Bupati Bekasi dan jajarannya serta relasi peran terdakwa dengan kepentingan Lippo Group terhadap proyek Meikarta.

“Dugaan peran dan kepentingan korporasi juga menjadi perhatian KPK dalam proses persidangan nanti yang mulai dituangkan pada dakwaan,” ungkap Febri.

Seperti diketahui, dalam kasus ini, KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Sementara di lingkup Pemkab Bekasi, KPK menetapkan tersangka terhadap, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT) dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Para tersangka tersebut diduga terlibat dalam pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.
KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

 

(Sumber: ant)

Tinggalkan Balasan