KPK OTT Bupati Cianjur, Gubernur Jabar Prihatin

0
99

Jakarta NAWACITA – Satu lagi kepala daerah terkena OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK (komisi pemberantasan korupsi). Kali ini Bupati Cianjur Jawa Barat, Irvan Rivano Muchtar tak bisa luput dari operasi senyap yang dilakukan KPK pada Rabu (12/12). Irvan Rivano Muchtar tak sendiri, ia bersama lima pejabat Pemkab Cianjur, tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menuturkan KPK mengendus adanya dugaan suap oleh sejumlah pejabat Cianjur. Menurut Syarif, KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait dengan anggaran pendidikan di Cianjur.

Pada saat pengecekan di lapangan, KPK menemukan bukti awal dugaan pemberian suap untuk Bupati Cianjur senilai Rp 1,5 miliar. KPK menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian diserahkan kepada bupati.

“Dari lokasi juga diamankan uang sekitar Rp 1,5 miliar yang diduga dikumpulkan dari kepala sekolah,” ujar Syarif.

Selain Bupati Cianjur, pejabat yang ditangkap KPK yakni, kepala dinas, dan kepala bidang. Selain itu, juga dari unsur Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan pihak lainnya.
Untuk penetapan status hukum perkara dan pihak-pihak yang tertangkap, KPK akan menggelar konferensi Pers.

Irvan menambah deretan kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Menangggapi banyaknya kepala daerah di Jawa Barat yang ditangkap KPK tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengungkapkan, sangat prihatin dan sedih, padahal ia mengaku sering memberikan peringatan agar kepala daerah wilayahnya mengutamakan integritas dan profesionalitas.

“Saya prihatin, saya sangat sedih. Sudah berkali-kali di berbagai forum berkumpul dengan kepala daerah, saya selalu ingatkan tiga nilai tadi seperti integritas dan profesionalitas. Tapi kalau memang betul masih jebol juga ya, saya sangat prihatin dan saya tidak akan berhenti untuk mengingatkan,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, dikutip dari Tribun Jabar Rabu (12/12).

Menurutnya, ia telah mengingatkan agar kepala daerah dan walikota untuk berkerja sesuai undang-undang.

Ia menilai, namun keputusan batin tiap individulah yang memicu perilaku tidak baik.

“Tapi ujungnya OTT, itu pilihan keputusan batin dari setiap individu. Jadi sistem hebat saja, kalau memang individunya punya niat, (tidak berfungsi). Makanya saya bilang innamal amalu binniat, di mana apakah niat kekuasaan itu, mencapai tujuannya mencari nafkah atau apa atau mau membawa perubahan,” katanya.
Seharusnya, lanjut dia, kepala daerah memiliki niat menjalankan tugas untuk melayani dan berbakti kepada negara.

Ia melihat jika ada kepala daerah yang memiliki niat mencari nafkah akan ada modus mencari keuntungan.
Ridwan kembali mengungkapkan kesedihan, ia juga telah berupaya melakukan tindak pencegahan korupsi.

“Kalau disebut sedih, sangat sedih. Disebut prihatin, sangat prihatin. Tapi kalau ditanya apakah yang sudah dilakukan oleh saya untuk mencegah tindak pidana korupsi, ya banyak,” katanya.

Ridwan mengungkapkan sistem pencegahan korupsi sudah dilaksanakan di Jawa Barat.
Menurutnya, problem tidak hanya dari sitem namun juga dari pola pikir tiap individu.
“Tadi makanya saya sampaikan istilahnya Anda sedang diberikan ujian, tidak semua lulus ujian,” kata Ridwan yang akrab di sapa Emil ini.

Tinggalkan Balasan