KPK Minta Kemenkum HAM Perketat Pemberian Remisi

0
32

Soroti Bebasnya Terpida Bank Century

Jakarta NAWACITA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pemberian remisi terhadap narapidana (napi), khususnya terpidana kasus korupsi, terorisme, narkoba, dan kekerasan terhadap anak. KPK meminta Kementerian Hukum dan HAM memperketat pemberian remisi kepada para napi tersebut.

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif mengatakan, pihaknya menilai Kemenkum HAM perlu membuat regulasi baru terkait pemberian remisi napi.

“Harus ketat sekali pemberiannya. Percuma juga, kalau misalnya sudah dihukum oleh pengadilan 10 tahun, tetapi 17 Agustus dapat (remisi), Natal dapat, Lebaran dapat, Galungan dapat,” kata Laodedi Jakarta, Rabu (19/12).

Direktorat Jenderal Pemasyarakat (Ditjen PAS) Kemenkum HAM, kata Laode, seharusnya segera membuat regulasi baru yang sangat ketat dalam memberikan remisi. Terpenting, kata dia, aturan itu mengatur jelas siapa yang pantas menerima remisi-remisi.

“Kalau yang statusnya justice collaborator, ya kita harus memberi sedikit apresiasi, karena dia membongkar kasus yang lebih besar,” kata Laode.

Salah satu pemberian remisi yang tak pantas diterima oleh seorang narapidana, yang disoroti Laode adalah terpidana Bank Century, Robert Tantular.

Robert Tantular divonis atas empat perkara. Namun, Robert Tantular hanya menjalani setengah dari masa hukumannya.

“Itu pun sepuluh tahun lebih ya. Itu tolong ditanyakan Kementerian Hukum dan HAM,” tutur Laode.

Diketahui, bos saham terbesar Bank Century, Robert Tantular divonis 21 tahun sejak 2008, namun belum lama ini terpidana kasus pencucian uang tersebut telah bebas, sehingga ia hanya menjalani separuh dari masa hukuman,

Tinggalkan Balasan