Korupsi di Kemenpora, KONI Diduga ‘Ngakalin’ Dana Hibah

0
46

Jakarta NAWACITA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan tentang kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dalam jumpa pers bersama awak media, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang membeberkan, KPK menemukan trik yang dilakukan pejabat KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) terkait penyaluran dana hibah.

Saut menerangkan, pihaknya menemukan taktik tindak pidana korupsi dalam kasus penyaluran dana hibah Kemenpora ke KONI.

“Ternyata, pejabat KONI mengakalinya dengan membuat pengajuan proposal ke Kemenpora,” ungkap Saut, dalam jumpa pers OTT Kemenpora, di gedung Merah Putih KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/12) malam.

Dijelaskannya, KONI diduga mengawalinya dengan mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.

“Diduga, pengajuan dan penyaluran dana hibah itu sebagai “akal-akalan” dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya,” kata Saut.

KPK, kata Saut, menduga sebelum proposal diajukan, telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen atau sejumlah RP 3,4 miliar dari total dana hibah yang akan dialirkan sebesar Rp 17,9 miliar.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji terkait Penyaluran Bantuan dari Pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI TA 2018. Selain itu juga gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” tegasnya.

Diketahui, sebelumnya, Sejumlah pejabat di lingkup Kemenpora terkena OTT KPK pada Selasa (18/12) malam. Mereka diamankan atas dugaan transaksi tindak pidana korupsi berupa pencairan dana hibah dari Kemenpora kepada KONI.

Setelah dilakkan pemeriksaan, dalam kasus ini, KPK menetapkan lima tersangka. Dua orang selaku pemberi ialah Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johny E Awuy. Mereka disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara, selaku penerima ialah Deputi IV Kemepora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adhi Purnomo, Staf Kemenpora Eko Triyanto. Mereka diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tinggalkan Balasan