Kondisi Rupiah Jatuh, Anwar Nasution Minta Presiden Jokowi Reshufle Menkeu dan Menteri BUMN

0
147

Jakarta, NAWACITA– Mantan Deputi Bank Indonesia Anwar Nasution angkat bicara terkait kondisi mata uang Indonesia yang terus melemah terhadap nilai tukar Dolar AS.

Dia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshufle kabinet terhadap posisi strategis menteri yang menjabat dibidang ekonomi yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Anwar menganalogikan kondisi Rupiah saat ini seperti penyakit Malaria. Agar bisa sembuh dari Malaria, dia mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Soemarno diganti.

“Apa yang mereka lakukan, Rini Soemarno coba ada nggak BUMN yang melakukan ekspor, nggak ada. Sri Mulyani tax ratio 10 persen, apa yang dilakukan, kaga ada,” ujar Anawar di Jakarta, Minggu (9/9).

“Jelas lemah. Kalau saya, saya pecat itu semuanya,” tegasnya.

Mantan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) itu berharap Jokowi mengambil tindakan tegas agar Indonesia keluar dari zona krisis.

Bila tidak, ungkap dia, hal itu akan memengaruhi elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

“Kalau begini coba lihat itu. Kalau besok, sebentar lagi krisis, jelas Jokowi akan hancur. Padahal saya itu suka sama dia. Kerjaannya dulu (membuat) meubel untuk diekspor. Meubel itu menyerap tenaga kerja,” paparnya.

Anwar kembali menegaskan analoginya yang menyamakan pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS dengan penyakit Malaria.

“Dollar itu kayak orang sakit malaria, tapi masih tinggi (kalau sekarang), saya pernah merasakan sakit malaria, itu ga sehat,” kata Anwar.

“Karena dollar naik, harga tempe naik, orang bayar utang sulit. Yang ngutang siapa? Pemerintah ngutang, BUMN ngutang, bagaimana bayarnya itu,” jelasnya.

Dia pun mendesak agar Pemerintah berani mengambil tindakan tegas kepada pengemplang pajak yang selama ini tidak taat bayar pajak.

“Jangka pendek tingkatkan capital control, jangka panjang tingkatkan penerimaan pajak, bagaimana tingkatkan pajak, tangkap itu orang yang tidak bayar pajak, lakukan audit. Jangan cuma lakukan amnesti,” paparnya.

 

 

 

(Red: Bee, sumber TS)

Tinggalkan Balasan