Kemenkumham Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Apa itu KIK?

0
12

Jakarta,NAWACITA-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mensinergikan potensi dan tugas pokok untuk melaksanakan Sistem Kekayaan Intelektual agar Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terlindungi. Apa yang dimaksud dengan KIK?

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan cara pemerintah untuk melindungi keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia, termasuk memperkuat kepemilikan KIK dan mencegah pihak asing untuk membajak atau mencuri KIK Indonesia. KIK Meliputi Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) serta Indikasi Geografis.

Yogyakarta memiliki KIK yang begitu beragam. Pelestarian dan Pengembangan KIK dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. KIK yang mengandung unsur karakteristik warisan leluruh tersebut dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya perekonomian daerah melalui sektor pariwisata.

Menurut Direktur Jenderal KI Freddy Harris, ada 80 indikasi geografis terdaftar dan 116 kekayaan intelektual komunal di Indonesia yang terinventarisasikan ke dalam database Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal DJKI.

“Indikasi geografis baru 80, makanya di kantor wilayah kami bilang setiap kabupaten setiap tahunnya harus daftar satu setiap kami berkeliling. Tapi bukan cuma indikasi geografis, kekayaan intelektual komunal juga perlu didaftarkan,” kata Freddy Harris.

Sayangnya dengan bentangan wilayah geografis Indonesia yang begitu luas, mulai dari Sabang hingga Merauke, masih minimnya inventarisasi KIK ke database Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal DJKI. Diharapkan dengan adanya MoU semacam ini dapat menumbuhkan kesadaran Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap pelindungan KIK.

 

Tinggalkan Balasan