Kemenkumham Kembali Dianugerahi Penghargaan Dalam TOP 25 inovasi SP4N LAPOR!

0
53

Batam, NAWACITA– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kembali memberikan penghargaan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan Kemenkumham dalam memaksimalkan pelayanan yang masuk dalam program penghargaan TOP 25 inovasi SP4N LAPOR! dari Kemenpan-RB.

Ada empat Kementrian yang mendapatkan penghargaan ini dan sisanya adalah badan lembaga negara, pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta BUMN.

Deswati, Kepala Sub Bagian Layanan dan Pertimbangan Hukum Kementerian Biro Humas, Hukum dan Kerjasama mewakili Kemenkumham dalam menerima penghargaan ini yang diserahkan oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Dr. Diah Natalisa di Ballroom NewYork Hotel Harmoni one Batam, Senin (10/12).

Pada kesempatan ini, Diah Natalisa mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang kompetisi pengelolaan pelayanan publik TOP 25.

“Penghargaan ini sebagai pemacu agar seluruh K/L dan Pemda, BUMN/BUMD dapat bekerja lebih baik dalam pengelolaan pelayanan publik nasional”Ucap Diah.

Sebelumnya rangkaian kegiatan pemberian anugerah telah dilakukan oleh Menteri PAN dan RB pada The International Public Service Forum 2018, (8/11) kepada 10 TOP Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2018.

“Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk menjaring, mendokumentasikan, dan mendiseminasikan dan mempromosikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, serta agar bisa memberikan motivasi penyelenggara pelayanan publik untuk segera menetapkan mekanisme pelayanan publik yang terintegrasi,” ujar Diah Natalisa.

Adapun 25 Kementerian dan Lembaga pemerintah yang ditetapkan sebagai TOP 25 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik 2018, yaitu: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Cirebon,  Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Solok, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Banjar Baru.

Selanjutnya Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kab. Bojonegoro, Pemerintah Kab. Banyuwangi, Pemerintah Kab. Bulukumba,  Pemerintah Kab. Kendal, BPJS Kesehatan dan PT. Pos Indonesia (Persero).

Dalam kesempatan ini pula Kementerian PAN-RB melakukan lounching sistem e-learning LAPOR! Versi 3 guna untuk meningkatkan kemampuan pejabat penghubung dalam menangani pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR!.

 

 

(Red: Hulu, sumber Kemenkumham)

Tinggalkan Balasan