Kemenkumham Bersama Pemprov Yogyakarta Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal

0
48

Yogyakarta,NAWACITA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukanpenandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mensinergikan potensi dan tugas pokok untuk melaksanakan Sistem Kekayaan Intelektual (KI).

Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu (17/7/2019).

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan pemajuan KI termasuk kekayaan intelektual komunal (KIK) yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan KIK  di Yogyakarta.

Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kekayaan intelektual baik yang bersifat personal maupun komunal perlu dilindungi. Terkait KI komunal seperti budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia yang beragam, pelindungan terhadapnya perlu dilakukan agar tidak diklaim negara lain.

“Kami khawatir kalau tidak didaftarkan warisan budaya leluhur ini, yang tinggi tingkat seninya, suatu saat negara lain akan mengklaim-nya. Tidak heran bila sekarang ini sedikit demi sedikit kekayaan itu berkembang di tempat lain, karena kita dianggap tidak punya kepedulian terhadap pelestarian dan pengembangannya. Ini perlu dilindungi, tidak hanya paten, merek juga indikasi geografis,” ujarnya.

Dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan ini diharapkan Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah Kemenkumham bersama Pemerintah Provinsi Yogyakarta dapat bersinergi dalam penyebarluasan informasi KI dan mengembangankan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan KI.

“Saya berharap dalam pelaksanaannya akan dapat dilakukan perencanaan secara cermat dan melakukan sosialisasi secara luas. Sehingga pengembangan potensi dan kreatif masyarakat akan mengalami kemajuan signifikan,” ucap Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Yogyakarta juga menerima tujuh Surat Pencatatan Inventarisasi KIK Ekspresi BudayaTradisional (EBT) yaitu:

  1. Tari Angguk diterima oleh Bupati Kulon Progo
  2. Sekaten diterima oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY
  3. Beksan Bondo Boyo diterima oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY
  4. Tayub Yogyakarta diterima oleh Bupati Gunungkidul
  5. Upacara Mubeng Beteng diterima oleh Walikota Yogyakarta
  6. Saparan Bekakak diterima oleh Bupati Sleman
  7. Tarian Montro diterima oleh Bupati Bantul

Serta penyerahan dua penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas komitmennya menjaga predikat “Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual” yang jatuh kepada:

  1. Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta diterima oleh Gubernur Provinsi D.I Yogyakarta.
  2. Pemerintah Kabupaten Sleman diterima oleh Bupati Sleman.

Tinggalkan Balasan