Kemendagri Tegur Pemerintahan DKI Jakarta, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Kena Semprot

0
667
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat menghadiri Rakernas ADPSI. (Foto: Ist)

 

Jakarta, NAWACITA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan teguran terhadap kekosongan kursi wakil gubernur DKI Jakarta setelah ditinggal oleh Sandiaga Uno yang maju sebagai Cawapres.

Melalui surat resmi bernomor 122.31/8779/OTDA yang ditandatangani langsung Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono. Kemendagri memperingatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.

Orang nomor satu di DKI Jakarta ini dan ketua DPRD DKI didesak untuk melakukan proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat tersebut tertanggal 2 November 2018 itu ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta dengan perihal pengisian Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Kemendagri mengingatkan Gubernur mengenai telah diterbitkannya Keputusan Presiden RI Nomor 166/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2017-2022,” kata Sumarsono dalam salinan tersebut, Sabtu (3/11).

Lanjut surat teguran tersebut menjelaskan pergantian mengenai kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

“Dalam Pasal 176 ayat 1 beleid, menegaskan bahwa Wakil Gubernur berhenti karena permintaan sendiri, pengisian Wakil Gubernur dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung,” katanya.

Lalu dalam Pasal 176 ayat 4  menjelaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur dilakukan jika sisa masa kabatannnya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

“Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan saudara dapat mengkoordinasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Soni.

Surat yang sama juga ditunjukan Kemendagri kepada Ketua DPRD DKI Jakarta. Saat dikonfirmasi, Prasetio menyatakan akan segera menindaklanjuti teguran tersebut dengan berkoordinasi dengan Anies Baswedan.

Ia mengatakan, koordinasi tersebut perlu dilakukan mengingat proses pemilihan calon Wagub harus berawal dari usulan Gubernur, lalu selanjutnya dipilih oleh DPRD DKI. Tahapan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Sampai saat ini saja, saya melihat kedua partai pengusung belum mufakat, makanya saya kira perlu koordinasi untuk menindaklanjuti surat tersebut,” ujarnya.

 

 

(Red: Bee, sumber TS)

Tinggalkan Balasan