Kedua Capres-Cawapres Ikuti Deklarasi Damai 2019, Isinya Tiga Point

0
62
Capres nomor urut 1 Jokowi Widodo bersama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. (Foto: Antara)

Jakarta, NAWACITA– Monumen Nasional (Monas) menjadi saksi sejarah dari pertarungan dua kandidat Capres dan Cawapres 2019 dalam melaksanakan pemilihan Presiden yang damai di tahun 2019.

Gelaran acara Deklarasi Kampanye Damai 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum RI pada Minggu pagi (23/9) dihadiri pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kedua pasangan Capres-Cawapres memulai deklarasi ini dengan sebuah karnaval. Keduanya berjalan kaki dari depan kantor Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat menuju panggung deklarasi di dalam kawasan Monas.

Saat karnaval, Jokowi-Ma’ruf berada di barisan paling depan diikuti peserta karnaval. Sedangkan Prabowo-Sandiaga di barisan tengah berbaur dengan peserta karnaval.

KPU RI kemudian mencanangkan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019. Kampanye ini melibatkan seluruh unsur peserta Pemilu 2019, baik pasangan capres-cawapres, partai politik, hingga calon legislatif dan pihak-pihak terkait.

Deklarasi itu berisi seluruh peserta pemilu bertekad:

  1. Mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
  2. Melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa “hoax”,politisasi SARA dan politik uang.
  3. Melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KPU juga bekerjasama dengan aparat keamanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberantas kampanye menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

“Untuk kampanye SARA di lapangan, kami berkoordinasi dengan pihak keamanan. Tapi kalau berupa SARA yang disebar melalui medsos, kami bekerjasama dengan Kominfo supaya bisa di ‘take down’,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman.

Dia mengatakan, tren kampanye dan strategi pemenangan itu bervariasi termasuk saling menghujat, menghina dan menyebarkan “hoax”.

KPU RI akan terus berupaya mendorong supaya kampanye seperti itu tidak terjadi.

“Kalau substansi kampanye tidak boleh SARA, menghina, menghujat, bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya.

 

 

 

(Red: Bee, sumber Antara)

Tinggalkan Balasan