Dukung Pemakzulan Trump, Anggota Kongres Demokrat diminta Hati-hati

0
161
President Donald Trump speaks to reporters before leaving the White House in Washington, Wednesday, March 20, 2019, for a trip to visit the Lima Army Tank Plant in Lima, Ohio, and a fundraising event in Canton. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Washington, NAWACITA – Mayoritas anggota kongres dari partai Demokrat mendesak agar proses pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump dimulai. Mereka juga membujuk Ketua Parlemen Nency Pelosi yang juga dari Partai Demokrat, sepakat dengan desakan pemakzulan.

Usulan pemakzulan itu berkait dengan dugaan kampanye Trump pada 2016 yang dituduh terkait dengan Rusia, lalu bagaimana keuangan dan pajak Trump, dan apakah sebagai presiden ia menghalangi keadilan dengan mencoba menggagalkan penyelidikan khusus oleh Robert Mueller.

Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Salud Carbajal, mengungkapkan selama ini Trump terus menerus menutupi kebenaran bahkan memaksa staf-stafnya berbohong kepada penyidik.

“Itu kriminal. Jika ada orang lain yang melakukan hal ini, mereka akan menghadapi konsekuensi hukum,” kata Carbajal, dilansir News Max, Jumat (3/8).

Diketahui, sebanyak 118 dari 235 anggota kongres dari Partai Demokrat di Parlemen secara terbuka menyerukan pemakzulan. Sejak kesaksian mantan penasihat khusus Rusia Robert Mueller pekan lalu, banyak dari anggota kongres Demokrat yang menyerukan agar kasus itu segera dibawa ke persidangan.

Namun, Pelosi tidak setuju dengan usulan pemakzulan terhadap Presiden Donal Trump. Sebaliknya, dia meminta anggota partai Demokrat tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil sikap. Pelosi mengaku khawatir langkah pemakzulan akan merugikan Partai Demokrat dari sudut politik.

“Ini tergantung pada kepemimpinan di Parlemen yang memutuskan. Kami akan melanjutkan ketika kami memiliki apa yang perlu kami lakukan untuk kasus tersebut. Tentu ini membutuhkan waktu yang cukup,” kata Pelosi.

Pemakzulan sendiri adalah sebuah proses dari sebuah badan legislatif yang secara resmi menjatuhkan hukuman terhadap seorang petinggi negara.