Masuki Revolusi industri 4.0, ASEAN Plus Three Lakukan Kerjasama Pembangunan Berkelanjutan

7
245
Para anggota delegasi dari negara-negara ASEAN Plus Three (APT) berfoto bersama dalam East Asia Forum (EAF) ke-16 di Luang Prabang, Laos, pada 29-30 Agustus 2018. (Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN Kemlu RI)

Laos, NAWACITA– Menghadapi era revolusi industri 4.0, ASEAN Plus Three (APT) menyepakati penguatan kerja sama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Hal ini dilakukan untuk menjawab dinamika kawasan pada bidang-bidang strategis, seperti integrasi regional, konektivitas, pengembangan UMKM, peningkatan SDM, dan inovasi. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil rekomendasi Forum Asia Timur (EAF) ke-16 di Luang Prabang, Laos, 29-30 Agustus 2018.

“Kunci untuk mencapai berbagai target SDGs di kawasan terutama bagi ASEAN dan mitra wicaranya adalah dengan memperkuat kerja sama terutama dalam peningkatan kapasitas SDM dan melalui penciptaan akses keuangan lebih terbuka bagi semua pihak, termasuk bagi UMKM dan generasi muda,” ujar Direktur Kerjasama Eksternal ASEAN Benny Siahaan pada Sesi Penguatan Kewirausahaan dan Pembangunan SDM, kemarin (30/8).

Sejalan dengan hal tersebut, mantan duta besar RI untuk Kazakhstan Foster Gultom, sebagai salah satu pembicara kunci dalam EAF ke-16, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui berbagai program, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia juga terus berperan aktif dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi untuk mencapai SDGs. Salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan adalah penetapan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 4 Juli 2017.

Hal lain yang disampaikan Indonesia dalam EAF ke-16 adalah upaya pencapaian SDGs melalui lokalisasi program-program Pembangunan Berkelanjutan yang sejalan dengan Nawa Cita Indonesia, yang di dalamnya mencakup program nasional yang berdampak signifikan bagi pengentasan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di Indonesia, antara lain melalui KIP, KIS, dan PKH.

Terkait kecenderungan proteksionisme dewasa ini, pertemuan EAF juga sepakat merekomendasikan agar APT perlu terus mendukung perdagangan bebas dan mendorong selesainya perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tahun 2018 yang melibatkan ASEAN, China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, serta Selandia Baru.

 

Pertemuan EAF ke-16 dibuka Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith, selaku tuan rumah, yang dalam pidato pembukaannya menegaskan pentingnya kerja sama regional untuk mengidentifikasi peluang kerja sama inovatif dengan melibatkan generasi muda dan UMKM sehingga masyarakat ASEAN menjadi lebih tangguh.

EAF merupakan salah satu mekanisme kerja sama ASEAN dengan China, Jepang, dan Korea Selatan dalam Kerangka APT. Forum ini merupakan forum track 1.5 yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, serta kalangan bisnis.

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan pemerintah, pengusaha, dan akademisi dari negara-negara APT dan Sekretariat ASEAN (ASEC). Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Benny Siahaan dan didampingi oleh Duta Besar Foster Gultom serta staf Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN Kementerian Luar Negeri RI.

 

 

 

(Red: Pendi, sumber Antara)

Comments are closed.