Ini dia Penejalasan Guru-Guru Honorer Bergaji Rendah

0
211
Ini dia Penejalasan Guru-Guru Honorer Bergaji Rendah
Ini dia Penejalasan Guru-Guru Honorer Bergaji Rendah

Jakarta, NAWACITA- Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Reni Marlinawati meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen di APBD. Termasuk kepada daerah yang menggunakan dana tunjangan dan pelatihan, bukan sesuai peruntukannya.

“Menkeu harus tegas dengan daerah-daerah yang ogah mengalokasikan dana pendidikan. Sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional, dana pendidikan bukan hanya tanggung jawab pusat tapi juga pemda dan pihak swasta,” kata Reni Marlinawati dalam Focus Group Discussion (FGD) Sistem Zonasi Sekolah besutan Media Indonesia dan Kemendikbud.

Baca Juga: Kabar Gembira Bagi Guru Honorer K2

Dia menilai pemerintah daerah hanya mengkooptasi dana-dana transfer pusat sehingga seolah-olah sumbernya dari PAD (pendapatan asli daerah). Mestinya, kalau mau fair, pemda harus mengeluarkan anggarannya sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan.

“Kenapa masih banyak sekolah rusak, guru-guru honorer bergaji rendah? Karena daerah tidak mau mengalokasikan 20 persen dana pendidikan di APBD dari sumber PAD,” ujarnya.

Dengan penerapan zonasi, lanjut Reni, langsung kelihatan kalau ada wilayah yang ternyata tidak ada sekolahnya. Akibatnya saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) jadi masalah lantaran tidak ada SMP-nya.

Baca Juga: Mendikbud mengusulkan Gaji Guru Honorer K2 Bisa Masuk Dana Alokasi Umum

Begitu juga jumlah gurunya. Dalam satu sekolah dengan delapan rombongan belajar (rombel) hanya diisi oleh dua guru PNS. Tujuh guru lainnya honorer. Sementara di wilayah lainnya guru PNS-nya banyak.

 

Tinggalkan Balasan