NAWACITApost.com – Kualitas kebijakan dan regulasi menjadi indikator capaian dalam melakukan penataan kebijakan. Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengajak seluruh jajaran di kantor wilayah (kanwil) untuk memberikan masukan dan saran dalam pemenuhan indikator tersebut.
Plh. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Reynhard Silitonga menilai dengan memperjelas dan menguatkan peran kanwil, BSK Kumham dapat mempersiapkan mekanisme, standar, prosedur, serta model pendelegasian tugas untuk memperkuat tata kelola kebijakan publik.
“Melihat capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2021 sebesar 25,56 dari 100, maka perlu dilakukan upaya peningkatan capaian pada indiktor kualitas kebijakan di lingkungan Kemenkumham, salah satunya adalah melalui perbaikan tata kelola kebijakan,” jelas Reynhard saat membuka Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis BSK Kumham di The Trans Resort, Bali, Rabu (20/09/2023) malam.
