Jakarta, NAWACITApost.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, aksi pencegahan korupsi harus dibarengi tindakan nyata. Ia mencontohkan, persoalan pungutan liar di layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.
"Waktu kita sudah tidak banyak. Publik menunggu, masyarakat mengharapkan gebrakan kita," tegas Moeldoko, di Jakarta, Rabu (8/3/2023).
Menurut Moeldoko, aksi pencegahan korupsi juga harus memiliki relevansi dengan upaya peningkatan indeks. Seperti indeks persepsi korupsi (IPK), indeks efektivitas pemerintah, dan indeks perilaku anti korupsi.
Mantan Panglima TNI ini lantas lima arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aksi pencegahan korupsi yang harus dilakukan jajaran pemerintah. Kelima arahan Jokowi tersebut antara lain, penguatan sistem pencegahan korupsi, penindakan korupsi besar, profesionalitas aparat penegak hukum, asset tracing dan asset recovery, serta penguatan regulasi pemberantasan korupsi, khususnya RUU Perampasan Aset.
"Dan beliau memerintahkan berbagai langkah korektif untuk langsung dilaksanakan,” terang Moeldoko.
Sebagaimana diketahui, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 merosot empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Dengan raihan tersebut, Indonesia berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei atau melorot 14 tangga dari tahun sebelumnya yang mencapai rangking 96.
Mantan Panglima TNI ini lantas lima arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aksi pencegahan korupsi yang harus dilakukan jajaran pemerintah. Kelima arahan Jokowi tersebut antara lain, penguatan sistem pencegahan korupsi, penindakan korupsi besar, profesionalitas aparat penegak hukum, asset tracing dan asset recovery, serta penguatan regulasi pemberantasan korupsi, khususnya RUU Perampasan Aset.
"Dan beliau memerintahkan berbagai langkah korektif untuk langsung dilaksanakan,” terang Moeldoko.
Sebagaimana diketahui, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 merosot empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Dengan raihan tersebut, Indonesia berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei atau melorot 14 tangga dari tahun sebelumnya yang mencapai rangking 96.
“Jujur saya sampaikan bahwa Presiden tidak happy dengan capaian IPK kita," kata Moeldoko.
