Jakarta, NAWACITAPOST– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Firman mengatakan, bahwa pihaknya akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Firman menyebutkan KAKI akan menyerahkan data-data dugaan sejumlah dana yang diduga, milik Komjen BS pejabat diinstitusi BIN yang berjumlah ratusan milliar, ( 775 Milliar) yang dinvistasikan di PT Gandasari Energi dan PT Bangun Samudra milik pengusaha Andy Wibowo.

“Ya, kita akan datangi KPK dan PPATK pekan depan pada 28 September 2022,” kata Firman dalam keterangan tertulis, ” kata Firman, Rabu (21/9/2022).

Firman meminta PPATK apakah dana yang diinvestasikan selama 2021-2022 dilaporkan sebagai Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Selain itu, ia meminta PPATK untuk menyelidiki asal muasal dana milik Komjen BS, dan meminta KPK apakah dalam LHKPN Komjen BS yang dibuat sebagai pejabat negara sesuai dengan dana yang di investasikan di PT PT Gandasari Energi dan PT Bangun Samudra milik pengusaha Andy Wibowo

Sementara itu, pengamat Intelejen Surya Fermana menanggapi adanya isu dana taktis BIN sebesar 775 miliar yang amblas digunakan untuk investasi, harus diselidiki dahulu kebenarannya, apalagi infonya melibatkan pejabat BIN.

“Bisa jadi dana tersebut dana pribadi dan bukan dana Taktis BIN, namun demikian jika ada pejabat negara yang memiliki duit hingga 775 milliar perlu di check ke KPK, ” ujarnya kepada awak media, Rabu (21/9/2022/.

Surya juga menanyakan apakah saat melaporkan LHKPN dicatatkan sebagai harta kekayaan pejabat tersebut dan perlu pemeriksaan oleh PPATK mengenai aliran dana para pejabat pertahanan keamanan dan penegak hukum.

Selanjutnya, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan pihaknya sedang mendalami dugaan adanya penyalahgunaan anggaran Badan Intelijen Negara (BIN) untuk investasi.

Baca juga :  87 SABU DAN 40 HANDPHONE DIMUSNAHKAN DIHALAMAN LAPAS BANCEUY

“Saya baru dapat informasi dan sedang dalam proses hukum. Tetapi, kita sedang lihat, ” kata TB Hasanuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022).

Namun, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa dana yang di investasikan itu bukan anggaran taktis BIN, melainkan hanya uang pribadi oknum.

“Yang kami pelajari bukan dalam struktur keuangan BIN, tapi sudah keluar di orang atau oknum. Bukan dana taktis nya (BIN) di oknum, ” ucapnya.

Dia enggan berkomentar soal kasus pengelolaan dana BIN untuk pribadi.

 

“Kita cek lah. Pokoknya baru yang kami tahu adalah oknum dan itu uang dinyatakan sebagai uang pribadi, ” ucapnya.

Sebelumya, Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto menyatakan informasi tentang pengelolaan anggaran BIN yang digunakan untuk investasi adalah berita bohong.

“Berita penyalahgunaan anggaran BIN untuk investasi adalah hoax,” kata Wawan

berbasis program kerja pada setiap Satker dan Unit kerja yang ditetapkan setiap tahunnya serta dalam pelaksanannya dilakukan pengawasan oleh pihak internal (Inspektorat) dan eksternal (BPK, BPKP dan pihak-pihak terkait).

Dalam pengelolaan APBN di Instansi Pemerintah sudah diatur pejabat perbendaharaan yang mengelolanya setiap awal Tahun Anggaran, al. : PA, KPA, PPK, Bendaharawan, dsb, sehingga tidak mungkin dikelola oleh perorangan.

“Jika dikelola perorangan akan dikomplain oleh para Kasatker dan Kepala Unit Kerja yang bertanggungjawab terhadap capaian program dan kinerja, “ujarnya.

Hasil Pemeriksaan BPK : Laporan Keuangan BIN 15 tahun berturut- turut mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), artinya pengelolaan anggaran di BIN sudah akuntabel.

“Jadi berita penyalahgunaan anggaran BIN untuk investasi adalah Hoax”, sebut wawan.

Tinggalkan Komentar