CILEGON, NawacitaPost.com Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme, Notaris sebagai Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencucian Uang, wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

Terselenggaranya kegiatan Joint Audit Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), dan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten ini dilaksanakan secara hybrid. Tim Ditjen AHU dan Kanwil Banten secara on site di Kantor Notaris yang diaudit, sedangkan Pihak PPATK secara daring. Audit bersama ini berlangsung dari Hari Senin hingga Jumat (4 – 8 Juli 2022).

Berdasarkan keterangan dari Kasubbid Pelayanan AHU selaku Plt. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten (Rahadyanto) bahwa Notaris Cilegon yang diaudit kali ini adalah salah satu notaris yang mempunyai resiko tinggi berdasarkan Hasil Analisa PMPJ dari PPATK.
Selanjutnya notaris lainnya juga akan diaudit oleh pihak Kanwil Banten melibatkan MPW dan MPD dalam agenda berikutnya.

“Penerapan PMPJ oleh Notaris adalah untuk kepentingan para pihak serta perlindungan bagi Notaris, agar dalam pelaksanaan jabatannya tidak dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang melakukan pencucian uang dan mengalihkan transaksinya ke bentuk badan hukum atau badan usaha lainnya”, jelas Anto sapaan akrabnya.

Lanjut Anto, Pelaporan oleh Notaris ini dijamin kerahasiaannya dan identitas pelapor dilindungi oleh UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Humas Kanwil Banten)

Baca juga :  Bersama Ditjen AHU, Kanwil Kemenkumham Jabar Laksanakan Diseminasi Layanan Partai Politik di Wilayah Jawa Barat