SERANG, NawacitaPost.com Salah satu hak dasar warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi adalah persamaan di hadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (access to justice). Ini berlaku untuk setiap warga negara. Untuk memenuhi hak kepastian hukum tersebut, Negara hadir dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga Negara.

Pada Corporate University Kanwil Kemenkumham Banten, Kamis (30/06/2022), Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, Haryanto menyampaikan bahwa Undang-undang tentang bantuan hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

“Pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri hanya bisa dilakukan oleh pemberi bantuan yang telah memenuhi persyarakatan berdasarkan undang-undang yaitu yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada Wilayah Banten sendiri saat ini telah terdapat 21 ( dua puluh satu) Organisasi Bantuan Hukum / Lembaga Bantuan Hukum yang telah terverifikasi,” papar Haryanto.

Sebagai Pemberi bantuan hukum Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum haruslah berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan Hukum.

Untuk menerima bantuan hukum, Haryanto menjabarkan bahwa masyarakat harus menyampaikan bukti, informasi, ataupun keterangan perkara kepada pemberi bantuan hukum dan memenuhi persyaratan berupa permohonan tertulis yang berisi identitas dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum serta melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Pemohon bantuan hukum sendiri adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Baca juga :  Kakanwil Kemenkumham Sulsel: Jadikan Ramadhan Sebagai Momentum Menebar Rasa Damai

“Dengan pemberian bantuan hukum ini diharapkan akan menjamin dan memenuhi hak-hak penerima bantuan hukum agar mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan prinsi kesamaan kedudukan di dalam hukum serta dapat mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya (Humas Kanwil Banten)