Jakarta, NAWACITAPOST.COM – “Kami akan memboikot gelaran Presidensi G20, jika nantinya Indonesia mengundang pejabat-pejabat Rusia,” jelas Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen dalam pernyataan resminya di media.
Baca Juga : Melalui G20, Indonesia Memimpin Dunia untuk Bergotong Royong Menata Kembali Sistem Pendidikan
Menanggapi pernyataan Janet, anggota komisi I DPR RI dengan lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen  dari Fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan menyatakan, bahwa “Sikap resmi dari Kemenkeu AS iya, tapi bukan sikap resmi dari Presiden AS. Kita harus menyikapinya dari Menkeu AS ini, menegaskan bahwa mereka sedang betul-betul konsisten menjaga agar sanksi ekonomi itu terjadi. Bukanlah sanksi yang sifatnya basa basi tetapi masih ‘berselingkuh’ dalam sebuah kerjasama,” jelas Farhan dalam perbincangannya di kanal YouTube Crosscheck medcom.id yang dipandu Indra Maulana belum lama berselang.
Alumni Universitas Padjajaran ini melanjutkan, “bahwa sikap politik mereka (AS) menjadi sangat tegas, tetapi dalam konteks diplomasi, apabila yang menyatakan ini seorang menteri walaupun levelnya menteri senior dan tingkat tinggi, tetapi bukan berarti bahwa kepala negaranya harus memiliki sikap yang sama dalam hal boikot gitu.”
Terkait pernyataan Menkeu AS itu, Indonesia harus menyikapinya dengan hati-hati. Karena gini, pernyataan Menkeu AS ini justru bisa kemudian menihilkan argumen yang disampaikan pak Luhut yang menyatakan bahwa G20 Is about economic of coperation, is not but political of coperation. Ya nggak terbukti, pernyataan dari Menkeu AS ini menunjukkan bahwa ekonomi tingkat dunia tidak lepas dari masalah politik. Artinya apa? Kita sangat mengharapkan menteri-menteri yang menjadi counter part gelaran ini bisa juga menjadi semacam positioning, tegas Farhan.
Farhan melihat, bahwa sekarang ini belum melihat adanya pernyatan-pernyataan yang kurang lebih mendukung atau berseberangan dengan pernyataan Menkeu AS ini, dijawabnya oleh para menteri.
“Sayangnya, kemarin Menlu Kanada saat datang ke Bogor pernyataannya gantung gitu gak tegas, Kanada kelihatannya akan ikut Amerika. Menlu Kanada pun sangat hati-hati bersikap, karena ia pun tidak mau berseberangan dengan Indonesia, Tiongkok maupun Brasil, terutama Indonesia dan Brazil. Untuk itu, kita harus menggalang di level menteri senior agar bisa memberikan atau membentuk sikap yang jelas soal G20 ini,” ujarnya.
Farhan menyarankan agar Indonesia bisa mengajak Menlu India, Brasil dan anggota G20 yang lain. Tapi jangan diarahkan seperti ini. Bahwa dalam diplomasi itu kesalahan terbesar adalah memojokan counter part kita untuk memilih, kamu A atau B, kamu pro atau kontra, tapi sekarang ini diplomasi modern adalah orang untuk you kita bikin positioning bersama. Dan sampai saat ini saya belum melihat hal seperti itu, pintanya.
“Saya meyakini bahwa Menkeu AS ini sebetulnya membuat kita bertanya-tanya.Maunya apa nih orang. Kalau Presiden Bidden mengatakan dalam dua hal bahwa Presiden Putin jangan diundang dalam G20, tetapi kalaupun Putin diundang, Ukraina diundang juga. Artinya Bidden masih mengajukan syarat, ungkapnya.
Kita masih melihat kemungkinan bahwa Presiden Bidden, mungkin akan hadir di G20 Bali secara terbatas mungkin pembukaan, tetapi para pejabat senior AS tidak akan terlibat di dalam kementerian level teknis.
Bahkan saat pertemuan virtual yang digelar di Bali beberapa Minggu lalu, ketika wakil Rusia memberikan pernyataan, wakil-wakil Eropa meninggalkan zoom.
Artinya, penolakan wakil Eropa atas kehadiran Rusia dalam hal virtual saja. Itu cermin Indonesia lagi diuji tentang kemampuan diplomasi netralnya.
Intinya, undangan kepada Putin yang dilakukan Indonesia sebagai pemimpin Presiden G20, Amerika tak perlu mendiktenya.
