Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, 2014

Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Serangan ke Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak pernah berhenti. Seperti yang dilakukan kelompok Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) melaporkan Ahok atas tujuh (7) kasus dugaaan korupsi.

Baca Juga : Kampanye 2024 Bersih, PNPK Laporkan Ahok dan Anies Ke KPK

Laporan PNPK ke KPK itu direspon cepat oleh Ahok. “Terima kasih atas infonya. Monggo (mengirimkan tautan pemberitaan terkait kasus-kasus yang dilaporkan PNPK). Sudah pernah diperiksa semua,” seperti dilansir Kompas.com.

Komisaris Utama PT Pertamina itu melemparkan sejumlah tautan pemberitaan yang menyebut sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi sudah selesai disidangkan.

Ahok menilai, KPK pada era kepemimpinan Ketua Agus Raharjo bahkan menyebut tidak ada perbuatan melawan hukum terkait pembelian lahan di RS Sumber Waras. Kasus ini mengemuka pada 2016.

Selain itu, Ahok juga berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menolak permohonan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus dugaan korupsi lahan Cengkareng, Jakarta Barat.

Munkin juga kelompok yang anti Ahok, tak rela Ahok ikut membersihkan praktek tidak sehat di beberapa BUMN. Sehingga, mereka itu mencari kesalahan Ahok saat menjadi Gubernur Jakarta. Setelah sebagai Bupati Belitung Timur, mereka tak pernah menemukan adanya korupsi yang dilakukan Ahok.

Yang jelas dan pasti, jika ditemukan adanya kourupsi pada Ahok. Itu membuat kelompok yang anti Ahok semakin bersemangat, dan kemungkinan target utama mereka ini, ingin menjatuhkan Presiden Jokowi sebelum 2024.

Agenda PNPK dugaannya tidak murni dari mereka. Kemungkinan ada banyak kepentingan yang turut serta. Atau bisa juga,  PNPK dimainkan sebagai wayang oleh para dalang yang selama ini memang bukan saja tidak suka, tetapi targetnya benar-benar ingin menjatuhkan Presiden Jokowi.

Baca juga :  Jokowi Ingin Dapatkan Ketegasan Soal Kasus Teror Novel

Intinya, target kelompok ini sebenarnya bukan Ahok, melainkan ingin menjatuhkan Presiden Jokowi Secara Ilegal.