Pengamat Hubungan Internasional : Indonesia Harus Siap Sedia Bahkan Perang, Jika Malaysia Caplok Natuna

0
1206
Tentara Indonesia (kiri) Vs Tentara Malaysia (kanan).

Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Mohd Hazmi Modh Rusli,  Ilmuwan Malaysiayang  dosen senior di Universiti Sains Islam Malaysia dan Associate Fellow di Institute of Oceanography and Environment, Universiti Malaysia Terengganu menyebut Sejarah Kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara-negara bagian dari Malaya yang kemudian dikenal dengan Malaysia. Dan tertuang dalam konsep Utto Possideti Juris (pengakuan hak internasional) tahun 1957 melalui kesultanan Johor merdeka.

Baca Juga : Natuna Wilayah Indonesia Diklaim lagi Malaysia, Mau Ajak Perang?

Pernyataan ilmuwan dari negeri jiran itu. Sepertinya dibiarkan pemerintahan Malaysia. Entah maksud apa hal itu dibiarkan. Yang jelas, ilmuwan itu sedang dimanfaatkan Malaysia. Berpisahnya Sipadan dan Ligatan dari Indonesia. Kabarnya dimulai dari  pernyataan ilmuwan negeri jiran. Yang kemudian dilindungi Malaysia.

Baca Juga : 18 Tokoh Nasional yang Berpengaruh Asal Sumatera Utara

Arti lainnya. Malaysia ingin memancing Indonesia supaya masalah pulau natuna itu bisa diabwa ke Mahkamah Internasional.

Padahal jelas-jelas. Lembaga internasional bagian dari PBB, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Kepulauan Natuna milik Indonesia sejak tahun 1982 – sekarang. Termasuk laut Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) secara hukum internasional, punya Indonesia.

Untuk mendapatkan gambaran secara lebih ilmiah. Nawacitapost.com menghubungi pengamat hubungan internasional, Franky Roring, Senin (8/11/2021).

“Dalam hubungan internasional setiap negara atau pihak berhak mengklaim tentang kedaulatan wilayahnya. Tetapi permasalahannya yang paling utama adalah siapa yang paling absah pengakuan klaimnya, khusus terkait pulau Natuna milik Malaysia. Itu hanya klaim dari seorang ilmuwan Malaysia, bukan dari pemerintah Malaysia,” tuturnya.

Pengajar mata kuliah hubungan internasional itu menegaskan, bahwa sebab pulau Natuna itu sudah 56 tahun lalu berada dalam kedaulatan dan genggaman Indonesia. Dan ilmuwan itu jelas-jelas, menyatakan  betapa sulitnya mengklaim  pulau natuna milik Malaysia.

Sehingga, tidak perlu diributkan, karena bukan negara Malaysia yang mengklaimnya. Yang jelas,kalau pernyataan itu sesuatu yang ilmiah maka tugas kita adalah memberikan pernyataan atau perbantahan yang sifatnya ilmiah.

Pemerintah kita juga melihat, bahwa tidak ada sikap yang ditunjukan dari pemerintah Malaysia yang secara konsisten terhadap klaim tersebut. Jadi kita tidak perlu membuang energi tetapi kita harus selalu mempersiapkan diri, menyiapkan argumentasi, fakta dan data. Itu sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi perlu ditegaskan, pernyataan seorang ilmuwan Malaysia itu bukan bagian resmi dari pernyataan pemerintah Malaysia, tandas Dekan Fisip UBK.

Walaupun ada dan tidak ada klaim dari Malaysia, kita harus siap sedia untuk segala kemungkinan terjadi