Gandeng Kementerian ATR/BPN, KPK Siap Bongkar Mafia Tanah di Indonesia

0
168

Jakarta, NAWACITAPOST– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan sejak 2017 sampai dengan 2021, terdapat 841 keluhan terkait dengan masalah pertanahan.

“Isu ini juga menjadi subtansi yang sangat tinggi jika kita lihat, termasuk di pengadilan Tipikor, PTUN , isu ini juga menjadi salah satu yang sering disengketakan,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Jumat (15/10/2021).

KPK juga melakukan kajian pencegahan korupsi pada layanan pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 2021.

“Kajian ini juga adalah bentuk dari tugas KPK dalam melakukan koordinasi dan supervise terhadap Lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Hal ini menjadi tugas monitoring terkait kajian system pengeloaan administrasi untuk Lembaga negara dan Lembaga pemerintahan,” ucapnya.

Lili menyebutkan, kajian system pengelolaan pertanahan kali ini berfokus pada pendaftaran, pengukuran, serta penyelesaian sengketa dan konflik.

Sepert diketahui, sebelumnya, Menteri Argraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) sofyan Djalil mengaku mafia tanah telah menjalar ke jajarannya.

Sofyan Djalil mengaku geram atas perbuatan jajarannya tersebut, Bareskrim Polri akan melakukan koordinasi dengan Kementerin ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah yang ada di kalangan internal kementerian itu sendiri.

Sofyan Djalil mengaku akan memecat pegawai BPN yang terbukti menjadi mafia tanah.

“Di BPN, kalau orang bilang bagian dari mafia tanah, itu saya akui betul. Maka kita perangi betul di internal juga. Kita aka pecat jika terbukti terlibat, ” kata dia.

“Di BPN, kalau orang bilang bagian dari mafia tanah, itu saya akui betul. Maka kita perangi betul di internal juga. Kita pecat orang-orang yang terlibat. Saat ini banyak program pembersihan internal, ” kata Sofyan Djalil beberapa waktu lalu.

“Sebagai contoh, sudah ada satu kepala kantor wilayah (kakanwil) BPN di Jakarta yang terbukti ada main dengan mafia tanah,” kata Sofyan Djalil beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, pihaknya akan koordinasi dengan BPN terkait internal mereka.

Bahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, Satgas Mafia Tanah yang memberantas kasus-kasus sengketa tanah. Polri bekerjasama dengan ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah.

Pemerintah Berkomitmen Berantas Mafia Tanah Tanpa Pandang Bulu
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberantas mafia tanah.

“Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah,” ujar Presiden dalam sambutannya saat Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Rabu (22/09/2021), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Presiden Jokowi pun mengingatkan jajaran Polri untuk tidak ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada.

“Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” tegasnya.

BACA JUGA : https://nawacitapost.com/hukum/2021/10/11/gandeng-polri-sofyan-djalil-siap-sikat-pegawai-bpn-jadi-mafia-tanah/

Pada kesempatan itu, Presiden juga kembali menegaskan komitmen negara untuk benar-benar mengurai konflik agraria yang ada serta mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat dan memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat.

BACA JUGA ; https://nawacitapost.com/news/2021/09/28/gebyar-akhir-tahun-nawacitapost-gelar-kompetisi-berhadiah-jutaan-rupiah

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah ini terus menerus berlangsung, dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan, ia telah memimpin sejumlah Rapat Terbatas untuk membahas mengenai kepastian hukum terhadap lahan tersebut.

Sejumlah kepala daerah juga sering diundang untuk menuntaskan konflik-konflik agraria yang ada di daerahnya. Tak hanya itu, Presiden juga mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada.

“Kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ini,” tandasnya.

Simak video di NAWACITA TV di bawah ini :