Baca Juga : Natalius Pigai ‘Ditampar’ Kakaknya, Kritiknya Munafik dan Tak Jujur
Pernyataan tak karuan pun keluar dari mulutnya. Diskriminasilah, tebang pilih, dihambat, pokoknya ada upaya penjegalan dari penguasa ke dirinya untuk menjadi komisioner anti rasuah, begitu benak pikiran dan hati negatifnya yang terus berkecamuk.
Ikut gerbong Gatot Nurmantyo Cs. Perannya tak mendukung, maka ia didepak keluar oleh pihak Gatot atau mungkin juga keluar sendiri.
Pernyataannya penuh kontroversial kerap dilakukannya. Entah itu untuk panggungnya atau ia dipakai oleh kelompok tertentu. Jika yang kedua diduga benar, maka integritas seorang Pigai perlu dipertanyakan.
Pernyataan kontroversial Pigai dalam akun media sosial miliknya yang diunggah pada Jumat (1/10/2021) lalu, menyebut "Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi & Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat papua, injak-injak harga diri bangsa papua dengan kata rendahan rasis, monyet & sampah. Kami bukan rendahan. kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan".
Unggahan Pigai di Medsos, membuat Barisan Relawan Nusantara (baranusa) melaporkan ia ke Bareskrim. Karena Pigai dinilai melakukan tindakan rasis terhadap Jokowi dan Ganjar Pranowo, seperti dikutip suara.com, Rabu (6/10/2021).
Pengamat Politik juga Dekan Fisip UBK, Franky Roring dalam keterangan tertulisnya kepada nawacitapost.com, Kamis (7/10/2021) "Seorang pemimpin dituntut memiliki kesadaran etis yaitu kemampuan untuk melihat dampak yg ditimbulkan dari ucapan dan perilakunya dari sisi moral, juga ada tanggung jawab etis kemampuan menetapkan nilai nilai moral dalam perbuatan dan ucapannya. Bila orang yang menyampaikan justru orang yang dianggap paham dan mengerti tentang masalah itu maka tanggung jawabnya pasti lebih berat. Ini menegaskan orang harus tuntas dulu moralnya baru bicara tentang orang lain.
Jangan sampai justru hanya melihat rasisme itu hanya ada diluar dirinya sedangkan dia tidak mampu melihat dirinya juga berbuat rasis. Himbauan ini tidak untuk kasus Pigai tapi untuk semua orang yang memiliki kekuasaan diruang publik, berhentilah menghamburkan kata kata yang menyakiti semua orang."
Sementara itu Direktur Eksekutif CISA Herry Pasrani melalui keterangan persnya yang diterima nawacitapost.com, Kamis (7/10/2021). "Praktik kehidupan bernegara model ini memantik munculnya disintegrasi yakni perpecahan. Riak-riaknya berimplikasi minor jika tidak disikapi dengan bijak karena Indonesia ini jelas sangat beragam."
Lanjut Herry Pasrani, setiap elemen bangsa harus mengedepankan soal ke-Indonesiaan. Jika setiap warga negara terus menerus menyampaikan narasi yang sifatnya primordialisme akan berpotensi menyebabkan kemunduran secara nasional.
"Semangat Nasionalime serta Pancasila sudah final dan menjadi landasan berpikir serta bertindak. Isu-isu primordialisme ini terlalu tendesius dan sifatnya merusak tatanan nasional yang pada akhirnya dapat membuat kemunduran dari perspektif sosiologis-politik," kata Herry.
Kemunduran itulah, kata Herry yang dapat memicu disintegrasi sosial atau perpecahan di berbagai wilayah di Indonesia.
Pengamat CISA itu mendorong setiap pemimpin pada level dan instansi yang beragam seyogianya mengedepankan kebijakan bertutur kata dan berperilaku yang dapat dijadikan contoh baik di masyarakat. "Pejabat ini kan role modelling di publik artinya harus berbicara dan berperilaku dengan baik supaya dapat dicontoh bila sebaliknya yang terjadi bisa berbahaya,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan aktivis Gerakan Kebangsaan Majemuk, Faigiziduhu Ndruru ketika ditemui nawacitapost di ruang kerjanya, Bekasi, sebelum memulai beberapa agenda rapat di Jakarta, Kamis (7/10/2021). "Kita menyayangkan ungkapan Natalius Pigai yang tak dipikir lebih dulu. Ini sangat kontra produktif dengan cara pandang hampir semua rakyat Indonesia, bahwa baik saudara kita di Papua juga wilayah NKRI manapun, sudah menyatakan bersatu dan terbentuk tekad persaudaraan yang tumbuh secara alami."
Lebih lanjut Faigiziduhu, Perhatian Presiden Joko Widodo ke Papua bukan hanya sekedar kata-kata, dan tertulis di kertas berkop kepresidenan, tetapi secara luar biasa diwujudkan dengan pembangunan jalan, gedung, bendungan, SDM. Terbukti PON bisa digelar. Bahkan stadion yang ada dan dimiliki Papua standarnya kelas Asia Pasifik. Jadi sudah final soal Papua, Papua tetap menjadi bagian dari NKRI, tegasnya.
Ungkapan Pigai di medsos miliknya ini, kata Faigiziduhu Ndruru lebih tepat ditujukan kepada pemerintahan Orde Baru. Yang mana, saat itu hasil bumi Papua dikuras, tapi hasil pembangunan tidak pernah dirasakan warga Papua. Yang ada operasi militer digencarkan. Diplomasi peluru menjadi senjata utama meredam kritik warga Papua. Justru Papua saat ini (era Jokowi) sudah benar-benar saling menerima dalam bingkai NKRI, termasuk warga yang ada di Papua juga warga diluar Papua, pungkas pria yang penuh senyum dan optimis tentang Indonesia di pemerintahan Presiden Jokowi.
