Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin dari Golkar Ditahan KPK, Ini Sikap Resmi Partai 

0
184
Kiri ke kanan : Wakil ketua Umum DPP Partai Golkar Nurul  Arifin, Ketua Bidang Hukum Adies Kadir, dan Ketua Bidang Media Meutya Hafid. Foto tangkapan layar Kompas TV, Fraksi DPR Partai Golkar, Senayan, Sabtu (25/9/2021).

Jakarta, NAWACITAPOST HANYA dalam hitungan jam, setelah Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Azis Syamsudin dijemput Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  di rumahnya, kawasan Jakarta Selatan, Jumat (24/9/2021) sekitar pukul 19.50 WIB. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memerintahkan Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar Adies Kadir dan Badan Advokasi dan HAM, Supriansa  untuk bersikap secara resmi atas nama Partai Golkar.

Baca Juga : Airlangga Hartarto Calon Pemimpin NKRI

Berikut sikap resmi yang dibacakan di ruang Fraksi DPR Partai Golkar, Senayan, Sabtu (25/9/2021) Ketua bidang hukum didampingi Ketua bidang media Meutya Hafid menjelaskan sikap resmi Partai Golkar.

Pertama Menghormati proses hukum yang selama ini dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kedua Partai Golkar mendukung asas hukum praduga tak bersalah atau Presumption of Innocent, dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap

Ketiga Partai Golkar akan memberi bantuan hukum melalui Badan Advokasi dan HAM terhadap seluruh partai Golkar yang menghadapi permasalahan hukum dalam berbagai kasus, apabila bantuan hukum tersebut diminta oleh kader yang bersangkutan, jika kader Golkar yang bersangkutan ternyata telah menunjuk penasehat hukum lain dalam menghadapi permasalahan hukumnya, maka partai Golkar akan mengawal dan mengamati perkembangan kasus hukum yang dihadapi oleh kadernya tersebut.

Keempat Partai Golkar selalu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kader yang mendapati permasalahan hukum untuk lebih berkonsentrasi untuk menghadapi  permasalahan hukumnya sebagaimana amanah ketentuan pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar dan pasal 19 peraturan organisasi DPP Partai Golkar nomor PO 15/DPP/Golkar/VII/2017 tentang penegakan disiplin organisasi, oleh karenanya partai Golkar memberikan  waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada saudara Azis Syamsudin untuk berkonsentrasi dan fokus menghadapi permasalahan hukumnya di KPK

Kelima Partai Golkar adalah partai yang taat dan patuh pada hukum, oleh karena itu  Partai Golkar akan mengambil langkah-langkah dengan posisi dan jabatan saudara Azis Syamsudin sebagai Wakil Ketua DPR RI, sesuai dengan  ketentuan yang diatur dalam pasal 87 ayat 1 dan 2 UU nomor 14 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13  Tahun 2019, dan pasal 47 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

Keenam  Partai Golkar dengan ini memberitahukan bahwa  saudara Azis Syamsudin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019 -2024 kepada DPP Partai Gokar Cq Ketua Umum Partai Golkar, sehingga terkait dengan penggantinya Partai Golkar akan memprosesnya dalam waktu dekat.

Sebelumnya Ketua Bidang Media Meutia Hafid, telah menjelaskan bahwa sikap-sikap yang disampaikan kader partai Golkar kemarin-kemarin adalah pernyataan masing-masing, bukan sikap resmi Partai Golkar, jelas eks Presenter Metro TV yang disandera di Irak pada 18 Februari 2005.

Turut hadir juga dalam jumpa pers Wakil ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurul Qomaril Arifin biasa disapa Nurul Arifin.