Menkumham Yasonna Laoly : RUU MLA Atasi Kejahatan Antar Lintas Negara

0
166
Menkumham RI Yasonna Laoly

Jakarta, NAWACITAPOST– Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia (MLA) in Criminal Matters. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR, Rabu (1/9/2021).

Yasonna Laoly mengungkapkan, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait RUU itu dalam rapat.

“Pelaksanaan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana selama ini telah dilaksanakan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas dan konvensi PBB, seperti United Nation Conventions Argainst Corruption (UNCAC), United Nation Against Transnational Organized Crème (UNTOC) yang dalam hal ini Indonesia dan Federasi Rusia, khsususnya penerapan hukum acara untuk memastikan pemenuhan permintaan bantuan hukum yang dimaksud menjadi admissible dalam proses peradilan,” kata Yasonna.

 

Yasonna menyebutkan bahwa perbedaan sistem hukum seringkali menjadi faktor memperlama proses permintaan bantuan karena diperlukan pembahasan dan kesepahaman untuk menjebatani bantuan yang dimaksud.

Untuk itu, perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Federasi Rusia yang sudah ditandatangani 14 Desember 2019 di Moskow, Rusia akan semakin memperkuat kerjasama yang ada serta diharapkan bisa mengatasi perbedaan sistem hukum kedua negara.

Menurut Yasonna setelah ditandatangani, baik pemerintah Indonesia dan pemerintah Federasi Rusia harus melakukan prosedur internal untuk keberlakuan perjanjian itu.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

“Setelah menyelesaikan prosedur internal, kedua belah pihak wajib memberikan informasi tentang keberlakuan perjanjian itu melalui saluran diplomatik,” kata dia.

“Bagi Indonesia, tindak lanjut penandatanganan perjanjian mengacu pada Pasal 10 UU 4/2000 ini menentukan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan dengan UU. Antara lain yang berkaitan dengan subtansi kedaulatan, keamanan negara, dan HAM,” terangnya.

Untuk diketahui, RUU tersebut mengatur yakni kewajiban memberikan bantuan hukum lingkup penerapan perjanjian otoritas pusat dan otoritas berwenang , pelaksanaan permintaan bantuan hukum, biaya konsultasi dan sengketa serta ketentuan akhir.

Yasonna menambahkan pemerintah sangat berharap DPR bersama pemerintah bisa segera menyetujui RUU ini menjadi UU.

“Besar harapan kami agar RUU ini dapat diselesaikan dan mendapatkan persetujaun bersama DPR sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atas perhatian dan kerja sama pimpinan dan Anggota Komisi III DPR yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih,” kata Yasonna “Atas nama Presiden RI, Menkumham Yasonna Laoly ditandatangani,” jelasnya.

Lihat Video menarik di NAWACITA TV di Bawah Ini :