Kritisi Pasal 282 RUU KUHP, JS Simatupang : Kriminalisasi dan Ancaman Bagi Profesi Advokat

0
227
Pendiri Law Office JS Simatupang & Patners /istomewa

Jakarta, NAWACITAPOST– Pendiri Law Office JS Simatupang & Patners mengkritisi Pasal 282 RUU KUHP Rancangan Undang-Undang tentang KUHP yang dinilainya sebagai ancaman bagi profesi advokat.

Adapun rumusan pasal 282 RUU KUHP yaitu, Dipidana dengan pidana penjara lama selama lima tahun atau pidana denda paling banyak katergori V Advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang: a. Mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan itu dapat merugikan kepentingan pihak kliennya, atau b. Mempengaruhi panitera pengganti, juru sita, saksi, juru Bahasa, penyidik, penuntut atau hakim dalam perkara dengan atau tanpa imbalan.

“Ada ancaman nyata di depan mata. Tanpa kita sadari atau memang kita tidak peduli saat ini profesi kita sebagai Advokat terancam. Disandera dengan hadirnya RUU KUHP, khususnya pasal 282, dimana salah satu poinnya membahas tentang perbuatan curang,” kata JS Simatupang kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, Pasal 282 RUU KUHP ini jelas telah mengkebiri atau mengkriminalisasi profesi Advokat.

“Kita tidak paham mengapa hanya profesi Advokat yang disasar dan dimasukkan dalam RUU-KUHP, sementara profesi lain tidak dimasukkan?. “ ujarnya.

Sebab itu, JS Simatupang mengajak para Advokat untuk Bersatu mengkritik RUU KUHP dan menolak pembahasan pemberlakukan padal 282 RUU KUHP.

Dia menambahkan pasal 282 telah menyita perhatian sebab melupakan keseimbangan hukum tentang kewenangan penegak hukum, khusunya dengan Advokat.

Selain itu, JS Simatupang mengungkapkan , pertama Pasal 282 RUU KUHP ini dapat mengancam para Advokat dalam menjalankan profesinya.

Selanjutnya, kedua kata JS Simatupang bahwa pasal ini dibuat dengan paradigma yang kurang tepat, karena dengan adanya pasal ini seakan-akan hanya Advokat yang dapat berlaku curang kepada kliennya.

Keberatan lainnya adalah soal perbuatan curang yang bukan hanya dilakukan oleh Advokat, tetapi juga dapat diduga dilakukan oleh hakim, jaksa maupun polisi, Karena hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat adalah sama-sama penegak hukum.

“Karena itu, Pemerintah dan DPR RI, agar mempertimbangkan maupun menghapus pasa 282 dari RUU KUHP,” kata Pendiri Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan (FPDHH).